Pantai utara Jawa tidak lagi sekadar menghadapi ancaman abrasi, tetapi sudah berada dalam krisis pesisir yang nyata. BRIN mencatat hampir dua pertiga garis pantai dari Kabupaten Serang hingga Kabupaten Situbondo terdampak abrasi, dengan cakupan 65,8%.
Kerusakan itu bukan hanya menggerus daratan, tetapi juga menekan kualitas lingkungan pesisir dan mengancam permukiman warga. Di saat yang sama, infrastruktur ekonomi di sepanjang pantura ikut berada dalam risiko karena garis pantai terus mundur.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, memaparkan temuan itu dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim serta Focus Group Discussion bertema “Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir” di Gedung B.J. Habibie, Jakarta. Ia menekankan bahwa tekanan di pantura tidak berdiri sendiri, karena wilayah ini juga memikul beban pembangunan dan aktivitas ekonomi yang sangat padat.
Pantura dibangun di atas wilayah yang rapuh
Tubagus menjelaskan, 84% Pantai Utara Jawa tersusun dari endapan pluvial dan endapan delta yang masih belum terkonsolidasi kuat. Kondisi geologi seperti ini membuat tanah sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan.
Kerentanan itu makin besar karena bentuk lahannya didominasi pantai dataran rendah. Sebanyak 83% panjang Pantura memiliki elevasi di bawah 10 meter, sehingga wilayah ini sangat rentan terhadap perubahan muka air dan gangguan garis pantai.
Pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi di pantura juga berlangsung masif akibat tekanan demografi yang tinggi. Ekspansi itu diikuti ekstraksi sumber daya laut dan pesisir yang tidak terkontrol, sehingga beban lingkungan makin berat.
Erosi menang jauh dari akresi
Analisis perubahan garis pantai memakai Citra Satelit Sentinel pada periode 2000 hingga 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laju erosi mencapai 65,8%, sedangkan akresi atau penambahan daratan hanya 34,2%.
Tubagus menyoroti bahwa erosi paling masif justru terjadi di lingkungan delta, padahal kawasan itu secara alamiah menjadi area sedimentasi. Situasi ini berkaitan erat dengan modifikasi di hulu, seperti kanalisasi, pembelokan sungai, dan pembangunan bendungan yang memutus suplai sedimen ke muara.
Dampaknya sudah terlihat di banyak titik pesisir. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru.
Di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut merangsek hingga 4 kilometer ke daratan. Kondisi itu menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak warga.
Wilayah yang paling parah terdampak
Kerusakan serupa juga terjadi di wilayah lain di pantura. Di Legonkulon, Subang, intrusi air laut sejauh 2 kilometer merendam 700 hektare tambak, sementara di Krangkeng, Indramayu, abrasi menggerus jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 kilometer.
Demak menjadi salah satu titik yang mendapat sorotan khusus. Wilayah itu pada abad 15-16 merupakan perairan Selat Muria yang kemudian tertutup sedimentasi menjadi daratan, tetapi kini air laut kembali masuk sejauh 5 hingga 6 kilometer ke daratan dan menelan sawah serta kawasan permukiman.
Ancaman datang dari tiga arah sekaligus
Selain abrasi, pantura juga menghadapi kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Berdasarkan pemodelan data altimetri 1993-2025, kenaikan muka air laut di pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, atau terakumulasi 15,5 sentimeter dalam 32 tahun.
Penurunan muka tanah memperburuk keadaan. Berdasarkan data geospasial 2017-2023, laju amblesan tertinggi tercatat di Demak sebesar 16 cm/tahun, disusul Jakarta 15 cm/tahun, Sidoarjo 14 cm/tahun, dan Pekalongan 11 cm/tahun.
Surabaya juga mengalami penurunan muka tanah 8 cm/tahun. Brebes tercatat 7 cm/tahun, sedangkan Serang, Cirebon, dan Indramayu masing-masing 6 cm/tahun.
Tubagus menegaskan bahwa persoalan ini bukan isu lokal. Pantura Jawa menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sehingga krisis pesisir di kawasan ini menyentuh kepentingan yang jauh lebih luas.
