Program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih berlangsung di beberapa provinsi di Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Kebijakan ini memberikan keringanan berupa pembebasan denda pajak dan tunggakan lama bagi pemilik kendaraan yang belum melunasi pajaknya.
Tercatat ada tiga provinsi yang aktif menjalankan program pemutihan pajak kendaraan dengan ketentuan berbeda. Masyarakat di daerah tersebut dapat memanfaatkan momen ini untuk melunasi pajak kendaraan tanpa beban denda.
Provinsi Aceh
Pemerintah Provinsi Aceh memperpanjang masa pemutihan pajak kendaraan hingga akhir April. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor.
Pemutihan yang diberlakukan mencakup pembebasan seluruh tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB), penghapusan denda PKB, serta bebas pajak progresif. Lebih menarik, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas juga digratiskan.
Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar PKB tahun berjalan tanpa denda. Seluruh tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya dihapuskan dan ini adalah kesempatan penting bagi warga Aceh yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.
Provinsi Bali
Berbeda dari Aceh, program di Bali berfokus pada apresiasi terhadap wajib pajak yang selalu patuh membayar pajak. Kebijakan ini mulai berlaku sejak awal Januari dan diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025.
Keringanan pajak diberikan dalam bentuk potongan pokok PKB sebesar 8 persen untuk kendaraan dengan kapasitas mesin sampai 200 cc dan 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc.
Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan mendapatkan diskon tambahan yakni 10 persen untuk kendaraan di bawah 200 cc dan 5 persen untuk yang di atas 200 cc. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.
Provinsi Sulawesi Tenggara
Program pemutihan pajak kendaraan di Sulawesi Tenggara juga berlaku hingga akhir April namun khusus ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa.
Dalam kebijakan ini, penghapusan denda PKB serta pembebasan pokok tunggakan pajak hingga tahun 2024 ke bawah disediakan untuk meringankan beban pajak para pelajar dan mahasiswa.
Langkah ini diharapkan dapat membantu generasi muda untuk lebih tertib dan taat pajak sejak dini.
Manfaat Pemutihan Pajak Kendaraan
Program ini memberikan berbagai manfaat nyata, di antaranya menghapus beban denda dan tunggakan pajak sebelumnya. Proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pun menjadi lebih mudah dan cepat.
Selain bermanfaat bagi wajib pajak, kebijakan ini membantu pemerintah daerah meningkatkan penerimaan pajak tahun berjalan. Data kendaraan bermotor juga menjadi lebih tertib dan valid, sehingga pengelolaan pajak lebih efektif.
Namun, penting diingat bahwa program pemutihan pajak kendaraan bersifat sementara. Masing-masing provinsi menentukan masa berlakunya sesuai peraturan daerah. Oleh karena itu, wajib pajak di Aceh, Bali, dan Sulawesi Tenggara disarankan segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum program berakhir.
Berikut ringkasan ketentuan pemutihan pajak kendaraan di tiga provinsi tersebut:
| Provinsi | Masa Berlaku Pemutihan | Keringanan Utama | Target Khusus |
|---|---|---|---|
| Aceh | Sampai 30 April | Bebas denda, hapus tunggakan, bebas BBNKB kendaraan bekas | Semua pemilik kendaraan |
| Bali | Sejak 5 Januari | Diskon pokok PKB, diskon tambahan untuk wajib pajak patuh | Wajib pajak dengan kendaraan sesuai cc |
| Sulawesi Tenggara | Sampai 30 April | Bebas denda, hapus tunggakan sampai tahun 2024 | Pelajar dan mahasiswa |
Program pemutihan pajak kendaraan adalah peluang bagi masyarakat untuk menuntaskan tunggakan lama tanpa dikenai denda tambahan. Pemerintah daerah terus mengupayakan kemudahan dalam administrasi pajak agar masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Wajib pajak yang tertarik memanfaatkan program ini dianjurkan untuk langsung mengunjungi kantor Samsat atau perwakilan pemerintah daerah di masing-masing wilayah. Pengajuan pemutihan pajak kendaraan dapat membantu menjaga status kendaraan tetap legal dan mendukung pembangunan daerah melalui penerimaan pajak yang optimal.
