Dugaan kebocoran data dari sistem Indonesia Game Rating System (IGRS) memicu sorotan besar di industri game global. Isu ini mencuat setelah seorang petinggi Riot Games, Nic McConnell, secara terbuka mengkritik cara kerja sistem penilaian usia game di Indonesia yang dinilai masih menyimpan banyak celah.
McConnell, yang menjabat sebagai Manager Age Rating di Riot Games, menyebut proses IGRS berjalan dengan metode yang belum sepenuhnya matang. Ia menilai mekanisme pengajuan masih sangat bergantung pada proses manual, sementara materi sensitif dikirim lewat tautan eksternal yang berpotensi membuka akses lebih luas dari yang diharapkan.
Sorotan Riot Games pada cara kerja IGRS
Dalam unggahan di BlueSky, McConnell menjelaskan bahwa proses penilaian di IGRS dimulai dari survei singkat yang menghasilkan peringkat. Setelah itu, pengembang diminta menyertakan tautan ke rekaman dan gambar yang relevan untuk menilai unsur kekerasan, bahasa kasar, atau konten dewasa.
Ia juga menyebut bahwa Riot membagikan rekaman melalui tautan Google Drive yang dikunci. Namun, beberapa anggota tim IGRS sempat meminta akses terhadap materi tersebut, sehingga ia tidak heran bila sebagian tautan ikut terbuka lebih luas selama proses yang masih bersifat ad hoc itu.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada isi data yang dibagikan, tetapi juga pada tata kelola akses. Ketika sistem masih bergantung pada langkah manual dan jalur berbagi eksternal, risiko kebocoran menjadi lebih besar jika pengamanan tidak dirancang secara ketat sejak awal.
Dugaan akses API publik dan data pengembang ikut terekspos
Kasus ini semakin ramai dibicarakan karena muncul dugaan bahwa data tersembunyi dalam sistem IGRS bisa diakses melalui API publik. Informasi itu disebut membuka sekitar 1.000 alamat email pengembang dan detail game yang belum dirilis.
Sejumlah judul besar juga disebut ikut muncul dalam kebocoran tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publisher global, karena materi yang seharusnya hanya dipakai untuk penilaian justru diduga dapat diakses lebih luas dari yang semestinya.
Di tengah sorotan itu, McConnell mengingatkan agar developer lebih berhati-hati saat mengirimkan materi penilaian. Ia menyarankan agar hanya konten yang benar-benar relevan yang dibagikan untuk mengurangi risiko kebocoran data.
Keterbatasan SDM ikut memperumit masalah
Selain menyoroti aspek teknis, McConnell juga menyinggung keterbatasan sumber daya manusia di tim IGRS. Ia menilai beban kerja yang besar tidak diimbangi dengan jumlah personel dan dukungan yang memadai.
Menurutnya, tim IGRS berukuran kecil tetapi memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ia bahkan menyebut sempat kesulitan menghubungi mereka selama berbulan-bulan sebelum akhirnya bertemu langsung, dan menggambarkan mereka sebagai kelompok kecil yang berusaha bekerja sebaik mungkin di bawah tekanan waktu tinggi.
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa persoalan IGRS tidak berhenti pada keamanan sistem. Dukungan organisasi, kapasitas kerja, dan kesiapan operasional juga ikut menentukan seberapa kuat lembaga penilai seperti IGRS menjalankan fungsinya.
Dampak besar bagi reputasi regulasi game Indonesia
Kasus ini menjadi pengingat bahwa regulasi game tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga sistem teknis yang aman. Indonesia sebagai salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara membutuhkan mekanisme penilaian yang bisa menjaga kepercayaan pengembang sekaligus melindungi data sensitif.
Jika kekhawatiran ini tidak segera ditangani, kepercayaan developer global bisa ikut terdampak. Padahal, posisi Indonesia di industri game masih punya ruang besar untuk tumbuh, selama tata kelola penilaian usia dan perlindungan datanya berjalan lebih rapi, aman, dan konsisten.
