Gelombang penipuan berbasis AI kini menempatkan sektor perbankan dan jasa keuangan Indonesia dalam tekanan baru yang jauh lebih sulit dideteksi oleh sistem konvensional. Ancaman ini tidak lagi berhenti pada eksperimen teknologi, tetapi sudah menyentuh verifikasi identitas, otorisasi transaksi, dan perlindungan dana nasabah.
Kekhawatiran itu menguat karena infrastruktur keuangan digital yang dibangun selama satu dekade terakhir berpotensi terganggu oleh serangan identitas sintetis. Di tengah perluasan layanan digital, para pelaku kejahatan memanfaatkan celah keamanan yang muncul dari proses akses nasabah yang serba cepat dan jarak jauh.
Kerugian sudah masuk skala besar
Data dari OJK dan Indonesia Anti Scam Centre menunjukkan ada 274.000 laporan penipuan keuangan sepanjang periode akhir 2024 hingga 2025. Total kerugian masyarakat diperkirakan menembus lebih dari Rp6 triliun akibat eksploitasi identitas digital.
Modusnya juga makin beragam dan lebih sulit dibedakan dari aktivitas legal. Penipu kini bisa memakai pemalsuan wajah untuk lolos verifikasi KYC dan kloning suara untuk otorisasi transaksi ilegal.
Skala ini menunjukkan deepfake bukan lagi ancaman hipotetis. Serangan tersebut sudah menjadi masalah nyata yang menggerogoti saldo nasabah di berbagai wilayah.
Onboarding digital jadi titik rawan
Pertumbuhan perbankan digital memang memperluas inklusi keuangan, tetapi sekaligus membuka sasaran baru bagi penipu siber. Puluhan juta rekening yang dibuka lewat kanal onboarding jarak jauh kini menjadi target karena bisa diserang dengan rekaman wajah sintetis berkualitas tinggi.
Proses verifikasi yang awalnya dirancang untuk memudahkan akses justru berubah menjadi titik lemah. Risiko ini makin besar pada perusahaan pembiayaan dan platform pembayaran digital yang belum memperbarui sistem keamanan dengan teknologi deteksi anomali terbaru.
Regulator mendorong penguatan standar
Dalam diskusi bertajuk “AI, Risk and Regulation” di Jakarta, AFTECH bersama ADVANCE.AI membahas strategi pertahanan nasional terhadap serangan identitas sintetis. Pertemuan itu juga dihadiri regulator senior dan pakar teknologi sebagai upaya merumuskan langkah proaktif bagi ekonomi digital Indonesia.
Indah Iramadhini dari OJK menegaskan bahwa kerangka pengawasan akan terus berkembang agar inovasi teknologi tetap sejalan dengan perlindungan konsumen. OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis dan verifikasi liveness yang lebih kuat sebagai standar operasional utama.
Regulator juga ingin menyusun panduan yang ketat tetapi tetap praktis. Pendekatan ini ditujukan agar integritas sistem keuangan terjaga tanpa menghambat pertumbuhan industri.
Teknologi sudah siap, penerapan jadi tantangan
ADVANCE.AI menyampaikan bahwa teknologi untuk mendeteksi serangan deepfake sudah matang dan siap diintegrasikan ke ekosistem keuangan Indonesia. Tantangan utamanya ada pada penerapan menyeluruh, mulai dari tahap onboarding hingga pemantauan transaksi real-time.
Kemitraan strategis dengan AFTECH memperlihatkan pandangan bahwa deteksi identitas sintetis bukan lagi opsi tambahan. Bagi industri keuangan, solusi verifikasi berbasis AI yang adaptif dipandang sebagai investasi penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis di era digital.
Kolaborasi lintas sektor jadi kunci
Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menekankan bahwa setiap institusi keuangan memiliki profil risiko berbeda. Karena itu, strategi mitigasi harus disusun secara kontekstual agar pertahanan siber sesuai dengan karakteristik masing-masing penyelenggara layanan fintech.
Sinergi antara asosiasi, penyedia teknologi, dan pemerintah menjadi faktor penentu dalam membangun ekosistem digital yang tangguh. Dengan kerja sama lintas sektor, Indonesia diharapkan bisa menjaga manfaat kemajuan teknologi tanpa mengorbankan keamanan dana masyarakat.
