Rencana Inggris melarang akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun memicu perdebatan baru soal batas perlindungan anak dan ruang digital. Reaksi paling keras datang dari Elon Musk, yang menyebut langkah itu sebagai bagian dari “negara pengawasan pemerintah”.
Perdebatan ini cepat menyita perhatian karena muncul saat pemerintah Inggris mendorong aturan yang jauh lebih luas dari sekadar pembatasan umur biasa. Jika disahkan, remaja di bawah 16 tahun akan diblokir dari sejumlah platform besar, termasuk Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, dan X.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan proposal itu dalam konferensi pers di London pada Senin. Ia beralasan media sosial memberi dampak buruk bagi anak dan remaja, termasuk mempermudah perundungan, penyalahgunaan, dan gangguan terhadap kesehatan mental.
Starmer mengakui kebijakan itu tidak akan bebas dari kekurangan. Namun, ia menilai manfaat perlindungan anak lebih besar dibanding biaya sosial dan teknis yang mungkin muncul.
Isu ini makin besar setelah AFP melaporkan pengumuman tersebut dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membagikan kabar itu di media sosial. Macron juga berterima kasih kepada Inggris karena bergabung dalam gerakan yang ia gambarkan sedang berkembang.
Musk lalu menanggapi pertukaran itu dengan pernyataan singkat di platform X. Ia menulis bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari “a government surveillance state” dan menyertakan emoji marah.
Cakupan larangan yang diusulkan
Usulan pemerintah Inggris tidak hanya menyasar platform media sosial umum. Aturan itu juga akan menambah pembatasan pada sejumlah produk online tertentu, termasuk pembatasan komunikasi dengan orang asing melalui aplikasi gim.
Selain itu, remaja di bawah 18 tahun juga akan dicegah menggunakan chatbot AI romantis yang dirancang untuk mensimulasikan hubungan intim. Rincian ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah menyentuh area interaksi digital yang lebih luas, bukan hanya feed media sosial.
Pemerintah Inggris menegaskan bahwa dukungan terhadap inovasi teknologi dan perlindungan anak di internet bukan dua tujuan yang saling bertentangan. Starmer menyatakan keduanya masih bisa berjalan bersamaan di bawah kerangka aturan yang lebih ketat.
Keberatan dari perusahaan teknologi
Sejumlah perusahaan teknologi besar menolak pendekatan larangan menyeluruh tersebut. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan seperti itu bisa memunculkan risiko baru alih-alih menyelesaikan masalah yang sudah ada.
Meta, induk Facebook dan Instagram, menyebut pengalaman kebijakan serupa di Australia menunjukkan bahwa larangan dapat mengisolasi anak muda dari komunitas online dan sumber informasi tepercaya. Menurut perusahaan itu, pembatasan juga bisa mendorong remaja beralih ke layanan yang pengawasannya lebih lemah.
YouTube menyampaikan kritik serupa terhadap pembatasan yang terlalu luas. Platform itu menilai anak-anak bisa terdorong meninggalkan pengalaman online yang diawasi dan dimoderasi, lalu berpindah ke layanan anonim yang mungkin memiliki perlindungan lebih sedikit.
Snapchat juga menyoroti fungsi komunikasinya yang banyak dipakai untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Perusahaan itu menilai memutus hubungan tersebut belum tentu meningkatkan keselamatan, dan justru bisa mendorong penggunaan platform yang kurang aman.
Keberatan dari perusahaan-perusahaan ini menandai benturan lama antara regulasi keselamatan digital dan model layanan platform besar. Di satu sisi, pemerintah menekankan pencegahan bahaya sejak awal, sementara platform menilai desain pengawasan dan moderasi yang tepat lebih efektif daripada larangan total.
Tantangan pengawasan dan verifikasi usia
Penerapan aturan ini akan sangat bergantung pada mekanisme penegakan. Inggris sebenarnya sudah memakai sistem verifikasi usia di bawah Online Safety Act.
Metode yang digunakan mencakup estimasi usia melalui wajah, pemeriksaan informasi bank, verifikasi berbasis email, dan alat identifikasi digital. Regulator diperkirakan akan meneliti apakah langkah tambahan diperlukan untuk mencegah pengguna di bawah umur mengakali pembatasan baru.
Di sinilah kritik soal pengawasan mendapat bobot politik yang lebih besar. Semakin ketat aturan usia, semakin besar pula kebutuhan sistem verifikasi yang bisa memeriksa identitas atau ciri pengguna secara lebih mendalam.
Pemerintah Inggris belum mengubah arah dasarnya meski kritik terus bermunculan. Tanggapan konsultasi publik yang dikutip pemerintah menunjukkan dukungan kuat terhadap aturan lebih ketat, dengan sembilan dari sepuluh orang tua mendukung batas usia minimum 16 tahun untuk akses media sosial.
Pejabat juga menyatakan banyak anak muda mendukung pembatasan setidaknya untuk sebagian layanan media sosial. Klaim ini dipakai pemerintah untuk menunjukkan bahwa dorongan regulasi tidak hanya datang dari kalangan orang tua dan pembuat kebijakan.
Jika disetujui, proposal yang didukung Starmer itu diperkirakan mulai berlaku tahun depan. Perdebatan selanjutnya kemungkinan akan berpusat pada satu pertanyaan utama: apakah perlindungan anak bisa diperkuat tanpa memperluas infrastruktur verifikasi yang dianggap sebagian pihak sebagai bentuk pengawasan digital.