Pemakaian kecerdasan buatan dalam perang kembali memicu sorotan setelah pejabat Pentagon mengungkapkan bahwa Grok milik xAI digunakan dalam operasi militer terhadap Iran. Pengungkapan itu menarik perhatian karena menyebut keterlibatan AI dalam serangan yang mencakup lebih dari 2.000 amunisi ke 2.000 target berbeda dalam 96 jam.
Informasi tersebut menandai pergeseran besar dalam peran chatbot AI yang sebelumnya lebih dikenal sebagai alat bantu menulis email, merangkum dokumen, atau membuat gambar. Kini, teknologi yang dipakai jutaan orang sehari-hari disebut telah masuk ke ranah operasi militer yang sangat sensitif.
Menurut laporan The Independent, pemerintahan Donald Trump menggunakan Grok sebagai bagian dari operasi militer terhadap Iran. Fakta itu muncul dalam pernyataan tersumpah yang diajukan Cameron Stanley, pejabat kepala bidang digital dan kecerdasan buatan di Pentagon.
Dalam dokumen tersebut, Stanley menyebut keberlanjutan operasional Grok sebagai “masalah keamanan nasional yang sangat penting.” Ia juga menyatakan model AI itu digunakan dalam operasi yang melibatkan lebih dari 2.000 munisi yang ditembakkan ke 2.000 sasaran berbeda dalam kurun 96 jam.
Pengakuan itu dinilai penting karena tampak menjadi pernyataan eksplisit pertama dari pejabat pemerintahan Amerika Serikat tentang penggunaan AI milik Elon Musk dalam operasi militer terhadap Iran. Detail ini memperlihatkan bahwa persaingan AI tidak lagi hanya berlangsung di pasar konsumen, tetapi juga di sektor pertahanan.
Stanley menyatakan Grok termasuk di antara empat model AI yang saat ini mampu mendukung aplikasi keamanan nasional. Ia juga menyebut Grok sebagai satu dari hanya tiga produk AI yang siap mendukung operasi misi-kritis dalam lingkungan rahasia tingkat sangat tinggi.
Peran AI di medan konflik
Pengungkapan soal Grok muncul ketika perdebatan tentang AI dalam peperangan makin tajam. Banyak peneliti sejak lama mengingatkan bahwa AI bukan teknologi biasa karena kemampuannya bisa mengubah keseimbangan kekuatan jika dipakai negara dan perusahaan sebagai aset strategis.
Perdebatan itu menguat setelah militer Amerika Serikat dilaporkan memakai sistem AI dalam operasi yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Penggunaan tersebut disebut memicu perselisihan dengan perusahaan AI Anthropic.
Anthropic menolak penggunaan itu dengan merujuk pada ketentuan layanannya. Perusahaan tersebut tidak mengizinkan chatbot Claude dipakai untuk tujuan kekerasan, pengembangan senjata, atau pengawasan.
Sejak itu, hubungan antara Anthropic, Pentagon, dan pemerintahan Trump dilaporkan memburuk. Kasus itu memperlihatkan bahwa batas antara inovasi komersial dan penggunaan militer kini menjadi sumber ketegangan baru di industri AI.
Kekhawatiran meluas ke perusahaan teknologi
Penolakan terhadap penggunaan AI untuk keperluan perang tidak hanya datang dari perusahaan pengembang model. Pada April, lebih dari 600 karyawan Google dilaporkan menandatangani surat yang mendesak CEO Sundar Pichai agar tidak mengizinkan Pentagon memakai AI perusahaan dalam operasi rahasia.
Para karyawan itu disebut khawatir AI pada akhirnya dapat dipakai dalam senjata otonom mematikan, sistem pengawasan, atau pengambilan keputusan militer. Kekeliruan dalam sistem semacam itu dinilai bisa berujung pada konsekuensi fatal.
Kekhawatiran tersebut menjadi semakin relevan setelah pengakuan soal Grok muncul di dokumen pengadilan. Saat AI mulai dipakai dalam operasi nyata, perdebatan etis tidak lagi bersifat teoritis.
Dari chatbot publik ke aset keamanan nasional
Grok dikembangkan oleh xAI, perusahaan AI milik Elon Musk. Dalam beberapa waktu terakhir, model ini lebih sering diperbincangkan sebagai pesaing produk seperti OpenAI dan Anthropic di pasar chatbot.
Namun pengungkapan dari Pentagon memberi dimensi baru pada posisi Grok. Nilainya tidak lagi semata diukur dari kemampuan menjawab pertanyaan atau menghasilkan teks, tetapi dari kapasitasnya mendukung operasi yang dianggap vital bagi keamanan nasional.
Perkembangan ini juga datang di tengah kompetisi ketat industri AI. Belum lama ini, Yann LeCun yang kerap disebut sebagai salah satu “godfather” AI, menyebut xAI sebagai “kegagalan” dan mempertanyakan kemampuannya mengejar para pesaing.
Meski begitu, dokumen Pentagon menunjukkan ukuran keberhasilan AI bisa berbeda dari penilaian publik biasa. Dalam konteks pertahanan, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas chatbot untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan perannya dalam cara perang dijalankan.
Pengungkapan itu juga muncul dalam gugatan yang menuduh pusat data xAI mencemari komunitas warga kulit hitam secara ilegal. Di tengah sengketa tersebut, Pentagon justru menekankan bahwa keberlangsungan operasi Grok memiliki arti yang sangat penting bagi keamanan nasional.
Situasi itu menambah lapisan kontroversi pada penggunaan AI di sektor militer. Di satu sisi, pemerintah melihat model tertentu sebagai aset strategis yang langka, sementara di sisi lain kritik terhadap dampak sosial, etika, dan lingkungannya terus menguat.
Dengan semakin sedikit model yang disebut siap untuk operasi misi-kritis di lingkungan sangat rahasia, posisi pemain seperti xAI menjadi makin menonjol. Hal ini memperlihatkan bahwa masa depan AI bisa ditentukan bukan hanya oleh pasar konsumen, tetapi juga oleh seberapa besar teknologi itu memengaruhi cara negara menjalankan konflik bersenjata.