Pemerintah mulai melihat hasil awal dari penerapan PP TUNAS di ruang digital. Sebanyak 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh platform digital sebagai bagian dari upaya melindungi anak di dunia maya.
Langkah itu menjadi sorotan karena menunjukkan platform mulai menjalankan kewajiban yang diminta pemerintah. Di saat yang sama, sekitar 200 platform digital juga telah menyampaikan asesmen mandiri kepada pemerintah, lebih cepat dari batas yang ditentukan pada 6 Juni 2026.
Dampak awal di platform besar
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut penurunan akun anak terjadi di platform yang selama ini paling banyak digunakan. TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, sementara YouTube melaporkan sekitar 600 ribu akun pada Mei.
Data itu memperlihatkan implementasi PP TUNAS mulai bergerak dari aturan di atas kertas menjadi tindakan konkret. Pemerintah berharap platform lain mengikuti langkah serupa agar perlindungan anak di ruang digital berjalan lebih merata.
Pendekatan berbasis risiko
Pemerintah kini mengevaluasi profil risiko tiap platform untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak. Evaluasi ini menjadi bagian penting karena pemerintah tidak hanya ingin menahan akses anak, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dari penyelenggara platform.
Meutya menjelaskan bahwa aturan disusun dengan pendekatan berbasis risiko atau risk based. Dengan cara itu, setiap platform didorong menghadirkan layanan yang lebih ramah anak sesuai tingkat risikonya masing-masing.
Asesmen mandiri sedang diperiksa
Sebanyak 200 platform yang sudah mengirimkan self assessment masih dalam tahap penilaian pemerintah. Setelah proses ini selesai, pemerintah akan mengumumkan profil risiko masing-masing platform kepada publik.
Meutya mengatakan pemerintah sedang memeriksa berkas dari seluruh platform yang masuk untuk menilai apakah suatu layanan tergolong berisiko tinggi atau tidak. Penilaian itu akan menjadi dasar untuk melihat sejauh mana platform patuh terhadap kewajiban pelindungan anak.
Tanggung jawab tidak hanya di pemerintah
Meutya menegaskan keberhasilan PP TUNAS tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja. Dukungan masyarakat, media, orang tua, dan komitmen platform digital juga dibutuhkan agar perlindungan anak benar-benar efektif.
Dorongan itu penting karena ruang digital terus berkembang dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko. Dengan evaluasi yang masih berjalan, pemerintah berharap kepatuhan platform tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi berlanjut pada perbaikan layanan yang nyata.