Pegawai pemerintah federal Amerika Serikat kini dapat kembali mengunduh TikTok pada perangkat resmi yang dipakai untuk bekerja. Perubahan ini menandai pergeseran besar setelah aplikasi tersebut sempat dilarang secara luas di lingkungan pemerintahan sejak akhir 2022.
Namun, izin tersebut tidak otomatis berlaku di semua kantor pemerintah. Setiap lembaga federal masih memiliki kewenangan untuk mempertahankan atau menerapkan larangan sendiri sesuai kebijakan internal mereka.
Larangan lama dinilai tidak lagi mencakup versi saat ini
Departemen Kehakiman AS atau DOJ menyatakan aturan Kongres sebelumnya ditujukan kepada versi TikTok dengan struktur kepemilikan lama. Setelah struktur tersebut berubah, DOJ menilai larangan itu tidak lagi berlaku bagi aplikasi TikTok yang kini resmi tersedia di Amerika Serikat.
Dalam memo DOJ, Presiden AS Donald Trump disebut telah mengizinkan pegawai lembaga di cabang eksekutif untuk mengunduh TikTok ke perangkat pemerintah. Meski demikian, keputusan operasional di tingkat instansi tetap diserahkan kepada masing-masing lembaga.
Artinya, pegawai federal tidak serta-merta bebas memasang aplikasi tersebut pada semua perangkat kerja. Sebuah instansi masih dapat melarang TikTok bila penggunaan aplikasi itu dianggap tidak sejalan dengan aturan keamanan atau kebijakan internalnya.
Perubahan kebijakan ini muncul setelah operasional TikTok di Amerika Serikat dialihkan ke sebuah perusahaan gabungan baru. Mayoritas investor dalam perusahaan gabungan tersebut berasal dari Amerika Serikat, sementara ByteDance mempertahankan kepemilikan 19,9 persen saham.
| Pihak | Posisi dalam struktur baru |
|---|---|
| Oracle | Mitra keamanan |
| Silver Lake | Investor dalam perusahaan gabungan |
| MGX | Investor dalam perusahaan gabungan |
| ByteDance | Mempertahankan 19,9 persen saham |
Oracle menjalankan peran sebagai mitra keamanan dalam kesepakatan tersebut. Informasi mengenai susunan perusahaan gabungan dan peran Oracle ini dilaporkan tekno.kompas.com dengan mengutip TechCrunch.
Kekhawatiran keamanan yang memicu pemblokiran
Larangan penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah federal bermula ketika Kongres AS mengesahkan undang-undang bipartisan pada akhir 2022. Aturan itu mewajibkan seluruh lembaga di bawah cabang eksekutif menghapus TikTok dari perangkat milik pemerintah.
Kebijakan tersebut didorong oleh kekhawatiran soal keamanan nasional dan perlindungan data pribadi pengguna. Pemerintah AS menilai TikTok yang dimiliki ByteDance, perusahaan yang berkantor pusat di Beijing, berpotensi membuka akses data warga Amerika kepada China.
Kekhawatiran itu kemudian berkembang menjadi tekanan agar ByteDance menjual TikTok. Pemerintah Amerika menetapkan 19 Januari sebagai batas waktu, dengan ancaman aplikasi tidak dapat diunduh apabila penjualan tidak terjadi hingga tanggal tersebut.
ByteDance sempat menentang langkah pemblokiran dengan alasan kebijakan itu melanggar Amendemen Pertama tentang kebebasan berbicara. Namun, hakim Mahkamah Agung AS disebut cenderung menegakkan pemblokiran TikTok.
Struktur kepemilikan menjadi titik pembeda
DOJ menjelaskan bahwa pembatasan yang disahkan Kongres tidak berlaku secara umum terhadap setiap versi TikTok. Fokus aturan sebelumnya berada pada struktur kepemilikan yang dinilai membawa risiko keamanan nasional.
Dengan adanya perusahaan gabungan baru yang didukung investor mayoritas dari Amerika Serikat, dasar penerapan larangan lama dinilai berubah. Karena itu, TikTok versi yang beredar saat ini diperlakukan berbeda dari aplikasi yang sebelumnya menjadi sasaran pembatasan.
Meski akses bagi pegawai federal kini dibuka kembali, isu keamanan tetap tidak sepenuhnya hilang dari perdebatan TikTok di Amerika Serikat. Kebijakan tiap lembaga akan menentukan apakah aplikasi tersebut benar-benar dapat dipasang pada perangkat kerja pegawai mereka.