Prioritas Coretax: Fokus pada Korporasi Besar dan Wajib Pajak Kelas Kakap untuk Efektivitas Pajak

Coretax sebagai sistem pelaporan pajak digital masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sistem ini belum berjalan maksimal dan membutuhkan perbaikan agar dapat berfungsi secara optimal.

Para pengamat perpajakan menganjurkan agar penerapan Coretax dilakukan secara bertahap. Prioritas utama sebaiknya diberikan kepada korporasi besar dan wajib pajak kelas kakap yang memiliki penghasilan tinggi. Langkah ini dianggap penting agar sistem Coretax tidak menjadi hambatan dalam proses pelaporan pajak dan penerimaan negara.

Pentingnya Prioritas pada Korporasi Besar dan WP Kelas Kakap

Korporasi besar seperti perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan publik dipandang lebih siap dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia. Mereka umumnya sudah memiliki tim serta sistem internal yang dapat mendukung penggunaan Coretax secara efektif. Sementara itu, wajib pajak dengan penghasilan besar juga lebih mampu beradaptasi dengan teknologi perpajakan yang baru.

Menurut pengamat perpajakan Ronny Bako, penerapan sistem secara serentak untuk seluruh wajib pajak berpotensi menimbulkan masalah teknis dan antrean panjang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini berisiko menimbulkan gangguan operasional yang justru kontraproduktif terhadap target peningkatan penerimaan pajak.

Kesiapan Infrastruktur dan Literasi Digital Belum Merata

Sistem Coretax memang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan pajak berbasis data. Namun, kesiapan infrastruktur digital di berbagai lapisan wajib pajak belum merata. Khususnya untuk wajib pajak skala kecil dan menengah, tantangan utama adalah literasi digital yang rendah dan ketersediaan teknologi yang terbatas.

Ronny menegaskan bahwa tanpa adanya masa transisi dan tahap-tahapan implementasi yang jelas, sistem ini berpotensi menimbulkan resistensi di kalangan wajib pajak. Hambatan ini dapat memperlambat reformasi perpajakan yang sejatinya sedang diupayakan oleh pemerintah.

Rekomendasi Tahapan Implementasi Coretax

Untuk memastikan pelaksanaan Coretax berjalan lancar dan efisien, berikut rekomendasi tahapan penerapannya:

1. Prioritaskan wajib pajak besar dan kelas kakap yang sudah siap dari segi infrastruktur dan sumber daya.
2. Berikan pelatihan dan sosialisasi intensif untuk wajib pajak menengah guna meningkatkan literasi digital.
3. Optimalisasi perangkat dan sistem IT di kantor pajak agar dapat melayani peningkatan arus pelaporan.
4. Monitor dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi masalah teknis sekaligus melakukan perbaikan.
5. Buka saluran bantuan khusus untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam migrasi sistem.

Penerapan bertahap ini diharapkan dapat mencegah penumpukan wajib pajak yang berdampak pada penurunan kualitas layanan administrasi perpajakan. Selain itu, langkah ini membuka peluang adaptasi lebih luas dan memperbesar peluang keberhasilan reformasi sistem pajak negara.

Dengan strategi prioritas dan tahapan yang tepat, Coretax memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu terus menyesuaikan kebijakan agar transformasi digital perpajakan ini berhasil tanpa menimbulkan gangguan signifikan bagi wajib pajak maupun perekonomian nasional.