Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa disiplin fiskal menjadi fondasi utama dalam pembangunan suatu negara. Stabilitas dan keberlanjutan keuangan dianggapnya sebagai syarat mutlak agar negara dapat tumbuh dan terhindar dari krisis.
Indonesia menerapkan aturan fiskal yang ketat dengan menjaga defisit anggaran tidak lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, rasio utang terhadap PDB maksimal dipertahankan pada angka 60%. Aturan ini menjadi wujud komitmen untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang dan menghindari risiko krisis keuangan.
Sri Mulyani mengingatkan, tidak semua negara menjaga batas-batas tersebut. Ia mengungkapkan banyak negara yang meninggalkan disiplin fiskal kemudian menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Ia menegaskan, tanpa kestabilan makroekonomi dan kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan, negara baik itu maju, berkembang, atau berpendapatan rendah akan rentan mengalami krisis fiskal.
Selain disiplin fiskal, ia menekankan perlunya reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Upaya reformasi mencakup peningkatan daya saing, sistem peradilan yang efisien, ketenagakerjaan yang produktif, juga kemudahan dalam perdagangan dan investasi. Disiplin fiskal hanyalah syarat yang diperlukan, bukan jaminan otomatis untuk kemajuan negara.
Dalam konteks ini, Sri Mulyani juga memaparkan tantangan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan disiplin fiskal. Ia menjelaskan bahwa setiap negara memiliki berbagai tujuan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Namun, sumber daya yang terbatas membuat kebijakan fiskal ketat sering kali tidak populer secara politik.
Kunci menghadapi tantangan tersebut adalah dengan mengedepankan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan desain yang matang secara teknokratis. Pendekatan ini mampu membangun kredibilitas kebijakan dan menumbuhkan kepercayaan lintas spektrum politik. Kepercayaan tersebut sangat penting agar kebijakan fiskal dapat diterima oleh berbagai kelompok dengan aspirasi berbeda.
Sri Mulyani menegaskan, kredibilitas dan kekuatan teknis kebijakan menjadi platform utama dalam membangun kepercayaan politik. Ia menyatakan, keberhasilan pengelolaan anggaran negara serta menjaga stabilitas fiskal memerlukan kemauan politik yang kuat dari berbagai pihak. Tanpa dukungan politik yang solid, disiplin fiskal sulit dipertahankan.
Dengan kata lain, fondasi negara yang kuat berasal dari kombinasi disiplin fiskal yang ketat, reformasi struktural yang terencana, serta dukungan politik yang kredibel dan berkomitmen. Pendekatan yang terintegrasi inilah yang akan memastikan pembangunan berlangsung berkelanjutan dan risiko krisis dapat diminimalkan.