Bank Dunia menilai kondisi fiskal Indonesia masih tetap stabil meski harga energi global melonjak akibat ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Penilaian itu muncul saat pemerintah memutuskan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam tekanan inflasi.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menyebut Indonesia masih punya ruang fiskal yang relatif aman. Ia menilai defisit fiskal 2025 yang diproyeksikan berada di bawah 3% terhadap PDB dan rasio utang pemerintah sekitar 40% dari PDB menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Posisi fiskal dinilai masih kuat
Mattoo mengatakan Indonesia masih memiliki kapasitas untuk terus memberi dukungan melalui subsidi energi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut dia, kekuatan fiskal ini menjadi modal penting ketika harga minyak dunia bergerak naik dan beban masyarakat ikut meningkat.
Meski begitu, ia mengingatkan agar bantuan pemerintah tidak diberikan secara umum tanpa sasaran yang jelas. Bank Dunia menilai subsidi akan lebih efektif jika benar-benar menyentuh kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah rentan yang paling terdampak kenaikan biaya hidup.
Sasaran subsidi harus lebih presisi
Mattoo menegaskan bahwa desain subsidi perlu diarahkan agar manfaatnya lebih optimal dan risiko fiskal tetap terkendali. Ia juga menilai pelaku usaha kecil, termasuk sebagian usaha menengah, layak mendapat dukungan agar tidak makin tertekan oleh biaya operasional yang naik.
Agar kebijakan tetap sehat untuk jangka panjang, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan. Bank Dunia melihat semakin tepat sasaran sebuah dukungan, semakin kecil pula kemungkinan beban fiskal membesar di masa depan.
Landasan kebijakan pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan harga BBM bersubsidi tetap stabil hingga akhir tahun ini. Ia menyebut pemerintah sudah menyiapkan skenario jika harga minyak dunia naik ke kisaran US$80 hingga US$100 per barel.
Pemerintah juga memiliki bantalan fiskal lain di luar APBN. Salah satunya adalah saldo anggaran lebih atau SAL yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan.
Faktor penopang APBN
Selain SAL, penerimaan negara juga bisa membantu meredam tekanan dari kenaikan harga energi. Purbaya menyebut penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan sumber daya mineral dapat menjadi sumber tambahan untuk menjaga ketahanan fiskal.
Pemerintah menilai kombinasi berbagai instrumen itu memberi ruang untuk mempertahankan stabilitas harga BBM bersubsidi. Berikut sejumlah faktor yang disebut menopang kondisi fiskal Indonesia saat ini:
- Defisit fiskal 2025 diperkirakan tetap di bawah 3% PDB.
- Rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% PDB.
- SAL mencapai Rp420 triliun.
- Ada dana Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan.
- Penerimaan dari sektor energi dan mineral masih bisa menjadi penopang tambahan.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi tetap di atas kawasan
Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7% pada 2026. Angka itu memang turun tipis dari proyeksi sebelumnya 4,8%, tetapi masih lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik yang diperkirakan 4,2%.
Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa tekanan dari harga energi global belum otomatis mengubah arah fundamental ekonomi Indonesia. Namun, Bank Dunia menilai kualitas belanja negara tetap menjadi kunci agar stabilitas fiskal tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga tetap kuat saat tekanan eksternal berlanjut.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
