Krisis energi global kini menekan negara-negara berpendapatan rendah dengan biaya impor bahan bakar fosil yang sangat besar. Berdasarkan data Ember, total impor itu mencapai US$155 miliar per tahun atau sekitar Rp2.635 triliun dengan kurs Rp17.000.
Beban tersebut paling berat dirasakan oleh 74 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah yang tergabung dalam Climate Vulnerable Forum atau CVF. Kelompok ini mewakili lebih dari 1,7 miliar penduduk dan banyak di antaranya masih kesulitan mengakses listrik secara layak.
Beban Impor Energi yang Menguras Anggaran
Mantan pejabat pemerintah AS yang fokus di bidang energi dan lingkungan, John Raymond Hanger, menyebut situasi ini sebagai beban yang sangat berat. Ia menegaskan dampaknya tidak hanya pada APBN, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada pasokan energi tidak stabil.
Hanger mengatakan kondisi ini membuat sekitar 1 miliar orang tidak memiliki listrik atau hanya mendapat listrik yang sangat tidak andal. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa krisis energi bukan hanya soal harga, tetapi juga soal ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar.
Dalam 19 negara, biaya impor bahan bakar bahkan menyumbang lebih dari 50 persen defisit perdagangan. Negara-negara seperti Tanzania, Sri Lanka, Tunisia, Maroko, Pakistan, dan Bangladesh termasuk yang paling terpukul oleh pola impor ini.
Harga Minyak Naik, Tekanan Makin Dalam
Dampak krisis energi diperkirakan memburuk jika harga minyak dunia naik lebih tinggi. Ember memperkirakan, bila harga minyak menyentuh US$100 per barel, beban impor negara-negara terdampak bisa bertambah lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp510 triliun pada 2026.
Kenaikan harga tersebut akan langsung menekan neraca perdagangan negara berkembang yang sudah rapuh. Saat biaya energi melonjak, ruang fiskal pemerintah untuk belanja sosial, pendidikan, dan kesehatan ikut menyempit.
Kondisi ini juga berisiko memicu inflasi karena biaya distribusi barang ikut meningkat. Di banyak negara miskin, lonjakan harga BBM kerap berujung pada tekanan harga pangan dan transportasi yang lebih luas.
Ratusan Juta Warga Masih Gelap
Laporan itu juga menunjukkan masalah energi masih sangat besar di level rumah tangga. Sekitar 700 juta orang di dunia belum memiliki akses listrik, dan sebagian besar berada di negara-negara anggota CVF.
Selain itu, sekitar 500 juta orang masih mengalami pemadaman listrik secara rutin. Artinya, persoalan energi tidak berhenti pada ketersediaan pasokan, tetapi juga soal kualitas layanan yang belum andal.
Ember mencatat listrik hanya memenuhi sekitar 16 persen kebutuhan energi di negara-negara tersebut. Banyak rumah tangga masih mengandalkan biomassa untuk memasak dan pemanas, yang berkontribusi pada sekitar 2,9 juta kematian dini per tahun akibat polusi udara dalam ruangan.
Transisi Energi Mulai Menawarkan Jalan Keluar
Di tengah tekanan itu, teknologi energi modern justru makin murah dan mudah diakses. Dalam 10 tahun terakhir, harga berbagai teknologi listrik turun antara 30 persen hingga 95 persen, terutama untuk panel surya, baterai, dan sistem pendukung lainnya.
Perubahan ini mulai mendorong sejumlah negara beralih ke energi terbarukan. Namibia kini menghasilkan sekitar 35 persen listrik dari tenaga surya, sedangkan Togo mencapai 18 persen, menurut data Ember.
Adopsi kendaraan listrik roda dua juga ikut tumbuh di beberapa negara. Di Nepal, penggunaannya mencapai 70 persen, sementara Sri Lanka sudah berada di angka 64 persen.
Peran Impor Panel Surya dari China
Pada periode 2020 hingga 2025, negara-negara CVF mengimpor panel surya dengan kapasitas 138 gigawatt dari China. Kapasitas itu diperkirakan mampu menghasilkan 218 terawatt jam listrik per tahun dan membantu mengurangi impor energi fosil.
Ember menyebut penghematan yang dihasilkan bisa sangat besar, termasuk sekitar US$20 miliar atau Rp340 triliun untuk LNG dan US$42 miliar atau Rp714 triliun untuk diesel. Angka ini memperlihatkan bahwa investasi energi listrik dapat menekan ketergantungan pada bahan bakar impor yang mahal.
- Panel surya dan baterai makin murah dalam satu dekade terakhir.
- Energi listrik dapat mengurangi impor LNG dan diesel.
- Negara miskin bisa menekan defisit perdagangan lewat transisi energi.
- Akses listrik yang lebih stabil bisa mengurangi polusi rumah tangga.
- Kebijakan yang tepat dapat mempercepat kemandirian energi.
Tekanan Ekonomi dan Kebutuhan Kebijakan Baru
Masalah utama kini bukan lagi ketiadaan teknologi, melainkan kecepatan adopsi dan dukungan kebijakan. Banyak negara masih terjebak pada model energi lama yang bergantung pada impor minyak, LNG, dan diesel.
Jika transisi berjalan lebih lambat dari kenaikan kebutuhan energi, beban ekonomi akan terus menumpuk. Pada saat yang sama, rumah tangga miskin akan tetap membayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar.
Situasi ini membuat isu energi menjadi persoalan strategis bagi negara berkembang, bukan sekadar urusan pasokan listrik. Pemerintah di negara-negara CVF kini menghadapi tekanan ganda, yaitu menjaga stabilitas ekonomi sambil memperluas akses energi yang lebih bersih, murah, dan andal.
