Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Semarang, untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung ekonomi daerah. Pengukuhan ini diarahkan agar koperasi tidak hanya berjalan sebagai organisasi anggota, tetapi juga menjadi hub pendampingan usaha mikro yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Luthfi menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun kesejahteraan warga dari level paling bawah. Ia menegaskan bahwa kepengurusan baru Dekopinwil Jateng memikul tanggung jawab besar dalam menjaga koperasi tetap relevan di tengah perubahan ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha kecil.
Kekuatan koperasi di Jawa Tengah
Data Dinas Koperasi dan UKM yang dikutip dari Detikcom menunjukkan skala koperasi di Jawa Tengah cukup besar. Saat ini terdapat 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota yang tersebar di berbagai daerah.
Nilai ekonomi yang dihasilkan juga tidak kecil. Total aset koperasi di Jawa Tengah mencapai Rp 60,13 triliun, sedangkan volume usaha menyentuh Rp 43,78 triliun dengan imbal hasil kepada anggota sebesar Rp 1,16 triliun.
Angka-angka itu menunjukkan koperasi masih punya ruang besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat memperkuat daya beli anggota sekaligus membuka akses permodalan dan pasar yang lebih luas.
Fokus pada ekonomi desa
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang kini berjumlah 8.523 unit. Dari total itu, 6.271 unit sudah beroperasi aktif dan 1.466 unit telah memiliki gerai fisik sebagai pusat kegiatan ekonomi warga.
Luthfi menyebut penguatan koperasi desa penting untuk menopang ekonomi akar rumput. Ia ingin KDKMP berkembang bukan sekadar sebagai wadah administrasi, tetapi juga sebagai pusat distribusi logistik dan lumbung pangan lokal.
Arah kebijakan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan desa yang selama ini masih bergantung pada rantai pasok dari luar daerah. Dengan koperasi yang kuat, perputaran barang dan uang di desa diharapkan bisa lebih cepat dan lebih banyak dinikmati warga setempat.
Dorongan dari pemerintah pusat
Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang hadir dalam pengukuhan itu meminta Dekopinwil Jateng bergerak selaras dengan kebijakan kementerian. Ia menilai Jawa Tengah menjadi salah satu daerah paling progresif dalam percepatan pembentukan badan hukum koperasi tingkat desa.
Ferry juga mendorong koperasi mulai masuk ke sektor produksi kebutuhan harian secara mandiri. Beberapa produk yang disebut antara lain sabun, sampo, dan produk olahan pangan yang bisa dikerjakan oleh koperasi bersama pelaku usaha kecil.
Menurut Ferry, langkah itu penting agar koperasi tidak berhenti pada fungsi simpan pinjam atau distribusi saja. Koperasi dinilai bisa menjadi sarana untuk menghidupkan industri kecil, menambah lapangan kerja, dan menjawab persoalan ekonomi warga secara langsung.
Arah penguatan koperasi di Jawa Tengah
Pengukuhan pengurus Dekopinwil Jateng menandai dorongan baru bagi gerakan koperasi di provinsi ini. Di tengah besarnya jumlah koperasi aktif, tantangan utamanya kini ada pada tata kelola, perluasan usaha, dan kemampuan menjangkau kebutuhan anggota secara nyata.
- Menguatkan pendampingan usaha mikro di tingkat daerah.
- Mendorong KDKMP menjadi pusat distribusi dan produksi lokal.
- Memperluas usaha koperasi ke sektor kebutuhan harian.
- Menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian.
Jika langkah-langkah itu berjalan konsisten, koperasi di Jawa Tengah berpeluang menjadi pengungkit ekonomi yang lebih efektif bagi warga desa, pelaku usaha kecil, dan anggota koperasi di seluruh wilayah provinsi ini.
