Kementerian Perindustrian memastikan stok plastik di dalam negeri masih aman meski konflik dan ketegangan di Selat Hormuz mulai mengganggu rantai pasok global. Pemerintah menyebut langkah antisipasi sudah diambil bersama pelaku industri petrokimia dari hulu hingga hilir untuk menjaga pasokan tetap stabil.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan industri memberi jaminan stok plastik tidak akan mengalami masalah dalam waktu dekat. Meski begitu, pemerintah tetap memantau perkembangan geopolitik karena gangguan pada jalur dagang internasional itu bisa berdampak pada produksi, distribusi, dan harga bahan baku.
Pasokan aman, tetapi tekanan biaya tetap terasa
Kemenperin mencatat ketegangan di Selat Hormuz telah menekan struktur harga plastik domestik. Tekanan itu muncul karena kenaikan biaya logistik, freight pelabuhan, serta pengenaan surcharge premium yang membuat beban pelaku usaha meningkat.
Selain itu, pengiriman bahan baku impor juga mengalami keterlambatan yang cukup tajam. Jika sebelumnya rata-rata butuh 15 hari, kini pengiriman bisa mencapai 50 hari, sehingga industri harus menyesuaikan jadwal produksi dan strategi persediaan.
Industri diminta lebih tahan terhadap guncangan global
Agus menegaskan bahwa kondisi ini memperlihatkan pentingnya kemandirian industri petrokimia nasional. Ketergantungan pada bahan baku impor dinilai membuat sektor plastik lebih rentan saat terjadi gangguan di jalur perdagangan internasional atau saat harga energi dan logistik bergerak tidak stabil.
Pemerintah mendorong penguatan pasokan dalam negeri agar industri tidak terlalu bergantung pada sumber luar negeri. Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga daya saing manufaktur plastik nasional di tengah persaingan bahan baku global yang semakin ketat.
Bahan baku alternatif mulai dikaji
Salah satu opsi yang mulai dibahas adalah pemanfaatan crude palm oil atau CPO sebagai substitusi nafta. Opsi ini masuk dalam kajian diversifikasi bahan baku petrokimia karena Indonesia memiliki basis komoditas sawit yang besar dan berpotensi mendukung ketahanan industri jangka panjang.
Namun, pemerintah juga mengakui masih ada tantangan keekonomian. Harga CPO saat ini relatif tinggi, sehingga penggunaannya sebagai bahan baku alternatif perlu dihitung secara cermat agar tetap efisien bagi industri dan tidak menambah tekanan biaya produksi.
Langkah mitigasi yang dipantau pemerintah
Untuk menjaga stabilitas pasokan, pemerintah terus berkomunikasi dengan pelaku industri petrokimia dan asosiasi terkait. Sejumlah pihak yang ikut dalam pembahasan antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, serta perusahaan besar seperti PT Chandra Asri Petrochemical dan Indorama Group.
Berikut fokus langkah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dan industri:
- Memantau rantai pasok global secara berkala.
- Menjaga stok bahan baku dan produk plastik tetap aman.
- Mengurangi dampak kenaikan freight dan biaya logistik.
- Mendorong penguatan bahan baku dalam negeri.
- Mengkaji bahan baku alternatif seperti CPO untuk jangka panjang.
Pelaku industri berharap pemerintah juga memperkuat perlindungan pasar domestik agar industri nasional tetap kompetitif saat biaya impor naik dan pengiriman melambat. Di sisi lain, pemantauan ketat dari Kemenperin menjadi kunci agar kebutuhan plastik untuk sektor hilir, termasuk manufaktur dan distribusi barang konsumsi, tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti.
-
-
-
-
