Pemerintah memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI untuk menampung perkembangan ekonomi digital yang bergerak cepat. Penyesuaian ini juga mencakup sektor kecerdasan buatan, aset kripto, dan teknologi yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Langkah tersebut disampaikan pemerintah sebagai upaya agar berbagai model bisnis baru memiliki pengelompokan yang lebih jelas dalam sistem klasifikasi nasional. Dengan pembaruan ini, sektor-sektor yang sebelumnya belum terpetakan secara rinci dapat masuk ke dalam struktur usaha yang lebih sesuai.
Akomodasi bisnis digital dan kripto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembaruan KBLI sudah memasukkan ekonomi digital, artificial intelligence, dan aset kripto ke dalam klasifikasi terbaru. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah melihat kebutuhan untuk menyesuaikan aturan dengan pola usaha yang berkembang di lapangan.
Penyesuaian ini menjadi penting karena banyak aktivitas bisnis kini berjalan melalui model digital yang berbeda dari sektor tradisional. Dalam konteks tersebut, KBLI berfungsi sebagai acuan administratif yang memengaruhi pengelompokan kegiatan usaha di Indonesia.
Sektor iklim ikut masuk klasifikasi
Selain bidang digital, pembaruan KBLI juga menyentuh sektor keberlanjutan lingkungan. Salah satu yang disebut adalah carbon capture and storage atau CCS, yang dinilai relevan dengan arah pengembangan industri yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah juga mulai mengadopsi model bisnis factory-less goods producer yang populer secara internasional. Kehadiran model ini menunjukkan bahwa klasifikasi usaha nasional tidak hanya mengikuti perubahan teknologi, tetapi juga menyesuaikan dengan bentuk produksi modern yang tidak selalu bergantung pada fasilitas pabrik konvensional.
Diselaraskan dengan standar global
Airlangga menegaskan bahwa struktur KBLI terbaru disusun dengan mengacu pada parameter industri yang berlaku di tingkat internasional. Pemerintah ingin memastikan klasifikasi nasional tetap kompatibel dengan perkembangan global agar Indonesia lebih siap bersaing di pasar internasional.
Penyelarasan ini juga memberi sinyal bahwa kebijakan klasifikasi usaha tidak lagi semata bersifat administratif. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekosistem industri berbasis teknologi dan membuka ruang yang lebih jelas bagi pelaku usaha baru.
Proses penyesuaian dibuat lebih sederhana
Dari sisi implementasi, pelaku usaha tidak perlu menjalani prosedur yang rumit untuk menyesuaikan data ke KBLI terbaru. Sinkronisasi dilakukan otomatis melalui sistem perizinan terintegrasi Online Single Submission atau OSS.
Skema ini diharapkan memudahkan pelaku usaha dalam menyesuaikan klasifikasi kegiatan usahanya tanpa hambatan administrasi yang berlebihan. Bagi investor, kemudahan seperti ini juga mendukung kepastian dalam membaca status dan jenis usaha yang dijalankan.
Kepastian hukum diperkuat antarinstansi
Pembaruan KBLI turut diperkuat lewat surat edaran bersama yang melibatkan Menteri Investasi, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Kolaborasi lintas lembaga ini ditujukan untuk menjaga keseragaman administrasi di kementerian dan lembaga terkait.
Dengan dukungan aturan bersama tersebut, pemerintah berupaya memberi kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor dan pelaku usaha. Pada saat yang sama, pembaruan KBLI menjadi alat untuk menata ulang peta sektor usaha agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital, aset kripto, serta teknologi masa depan yang kini terus tumbuh.
