Pemerintah mulai mengkaji perluasan penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada impor liquified petroleum gas atau LPG. Kaji ulang ini muncul karena kebutuhan LPG nasional terus tinggi, sementara pasokan dalam negeri belum mampu menutup seluruh permintaan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan, impor LPG telah menembus 7 juta ton per tahun. Kondisi itu terjadi karena bahan utama LPG, yakni propana dan butana, masih terbatas ketersediaannya di Indonesia, sedangkan gas bumi nasional justru memiliki cadangan metana dan etana yang lebih melimpah.
CNG Dinilai Lebih Cocok untuk Substitusi
Bahlil menyebut CNG berasal dari gas yang dikompresi dengan tekanan tinggi, sekitar 250 sampai 400 bar, sehingga bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Ia menekankan bahwa pemerintah masih berada dalam tahap konsolidasi untuk memastikan pemanfaatan CNG berjalan lebih efektif dan memberi hasil yang lebih baik.
Pemanfaatan CNG dinilai membuka peluang substitusi impor LPG karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Dalam penjelasannya, Bahlil mengatakan bahwa industri nasional cukup banyak memiliki pasokan gas C1 dan C2 yang dapat dimanfaatkan lebih optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari jalur lain untuk mengurangi ketergantungan energi luar negeri. Salah satunya melalui hilirisasi batu bara menjadi dimetil etil ether atau DME sebagai alternatif pengganti LPG.
DME Masih di Tahap Awal
Bahlil menegaskan bahwa proyek DME belum masuk tahap operasi penuh. Fasilitas tersebut masih berada pada fase awal, karena pengerjaannya baru sampai pada groundbreaking.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menaruh perhatian pada gas bumi, tetapi juga menyiapkan opsi energi lain untuk memperkuat ketahanan pasokan. Langkah ini penting di tengah kebutuhan energi rumah tangga dan industri yang terus berjalan.
Keterbatasan pasokan dari luar negeri membuat pencarian sumber energi pengganti menjadi semakin relevan. Pemerintah melihat substitusi impor bukan sekadar soal efisiensi, tetapi juga soal keamanan energi nasional.
Industri Jadi Sektor Awal yang Berpotensi Beralih
Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana, Hadi Ismoyo, menilai sektor industri menjadi kandidat awal untuk beralih ke CNG. Menurut dia, LPG yang digunakan industri hanya sekitar 5% dari total kebutuhan nasional yang mencapai 8,7 juta ton per tahun.
Hadi memperkirakan volume LPG industri yang bisa dialihkan mencapai sekitar 0,4 juta ton. Ia juga menyebut CNG lebih ekonomis bagi pelaku usaha karena harga per satuan kalori dapat 20% sampai 30% lebih murah dibandingkan LPG.
Ia menjelaskan bahwa distribusi CNG bisa diperluas dengan peningkatan konektivitas jaringan pipa dan pemasangan kompresor pada titik-titik tertentu. Dengan skema itu, kawasan industri dapat menerima pasokan gas tanpa harus bergantung pada LPG impor.
Kapasitas Gas Nasional Masih Besar
Dari sisi pasokan, Hadi menyebut pengalihan 400.000 ton LPG industri setara dengan kebutuhan gas harian sebesar 50—60 MMSCFD. Angka itu masih sangat kecil dibandingkan produksi gas nasional yang sekitar 6.000 MMSCFD.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara teknis, ruang untuk memperluas penggunaan CNG masih terbuka lebar. Tantangannya bukan hanya pada ketersediaan gas, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur distribusi agar CNG dapat benar-benar menjangkau pengguna akhir.
Impor LPG Masih Dominan
Data Ditjen Migas memperlihatkan konsumsi LPG pada Januari hingga Februari 2026 mencapai 1,56 juta metrik ton. Dari jumlah itu, 83,97% atau 1,31 juta ton masih dipenuhi lewat impor, dengan Amerika Serikat menjadi pemasok terbesar sebesar 68,91%.
Angka tersebut mempertegas mengapa pemerintah mulai mendorong substitusi melalui CNG dan opsi energi lain. Selama pasokan LPG domestik belum cukup besar, penguatan pemanfaatan gas bumi dan hilirisasi energi menjadi bagian penting dalam strategi mengurangi tekanan impor.
-
-
-
-
