Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai pengembangan Blok Ganal tidak bisa dipandang sebagai proyek biasa. Blok ini masuk dalam Indonesia Deepwater Development (IDD) yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, membutuhkan teknologi maju, dan menyerap dana sangat besar.
Menurut Kholid, karakter proyek seperti itu membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan kesulitan bila diberi hak participating interest (PI). Ia menegaskan, beban investasi di proyek ini tergolong jumbo sehingga kemampuan pendanaan daerah menjadi tantangan utama.
Risiko besar di proyek lepas pantai
Kholid menyebut Blok Ganal sebagai proyek yang capital intensive, high tech, dan berisiko tinggi. Kondisi itu membuat skema keterlibatan daerah perlu dihitung sangat hati-hati agar tidak berubah menjadi beban baru bagi pemerintah daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam skema PI, BUMD tidak berperan sebagai operator. Artinya, BUMD hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas setelah menyetor equity yang tetap membutuhkan modal besar.
“Dalam praktiknya, BUMD akan kesulitan menyediakan dana dengan nilai investasi sangat besar. Karena ini memang investasinya jumbo,” ujar Kholid.
Skema PI 10% tetap tidak ringan
Kholid menambahkan, terdapat aturan yang memungkinkan daerah dengan PI 10% mendapat dukungan dari kontraktor. Namun, dukungan itu biasanya berlangsung dalam bentuk talangan lebih dulu dan bagian BUMD dipotong setelah proyek mencapai pay off.
Dengan skema seperti itu, daerah baru bisa menikmati hasil setelah beban awal investasi tertutup. Kholid menyebut periode itu bisa berlangsung cukup panjang, sehingga manfaat finansialnya tidak langsung terasa.
“Jadi nyicil, ditalangi dulu kemudian bagian BUMD dipotong. Sehingga biasanya tahun pertama sampai ke-6, sampai pay off baru dapat bagian,” katanya.
BUMN dinilai lebih siap menanggung risiko
Melihat beratnya tantangan di Blok Ganal, Kholid membuka kemungkinan opsi lain selain BUMD. Ia menilai BUMN lebih layak dipertimbangkan karena memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk menghadapi risiko teknis dan modal di sektor hulu migas lepas pantai.
Menurut dia, peluang itu tetap bergantung pada sikap operator ENI dan Sinopec, apakah mereka akan melepaskan sebagian participating interest atau tidak. Bila ada porsi yang dilepas, Kholid menilai itu bisa menjadi langkah yang lebih aman.
“Jadi kalau misalnya ada share yang ingin dilepas, itu mungkin saja. Dan itu saya kira strategi terbaik. Jadi Pertamina sebagai BUMN tidak menanggung risiko eksplorasi,” ujarnya.
Permintaan daerah dan besarnya potensi cadangan
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta adanya bagian hak pengelolaan melalui skema PI atas temuan cadangan minyak dan gas raksasa di lepas pantai Blok Ganal. Pemerintah daerah menyatakan akan mengajukan permohonan keterlibatan meski lokasi sumur berada di luar batas kewenangan daerah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Bambang Arwanto mengatakan temuan itu berasal dari Sumur Geliga dan Sumur Gula di wilayah kerja Blok Ganal. Berdasarkan hasil eksplorasi, potensi cadangan yang ditemukan diperkirakan mencapai lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas dan sekitar 375 juta barel minyak.
Besarnya potensi itu membuat Blok Ganal menjadi aset strategis, tetapi sekaligus menegaskan bahwa pengembangannya memerlukan modal besar, teknologi tinggi, dan pengelolaan risiko yang cermat. Dalam konteks itu, pembagian peran antara daerah, BUMD, BUMN, dan operator menjadi faktor penting agar pengembangan tidak justru menambah tekanan fiskal bagi daerah.
