Nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.600 per dolar AS kembali memunculkan kekhawatiran di pasar. Pelemahan ini dinilai bukan sekadar tekanan sesaat, melainkan sinyal adanya persoalan yang lebih dalam dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, menilai kondisi rupiah saat ini adalah akumulasi dari masalah struktural yang saling berkaitan. Ia menyebut tekanan itu datang dari sisi moneter, fiskal, hingga rendahnya kepercayaan pasar terhadap Indonesia.
Tekanan rupiah tidak bisa dibaca sebagai isu tunggal
Prof Didin menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak dapat dibebankan hanya kepada Bank Indonesia. Menurut dia, faktor domestik dan eksternal sama-sama memberi tekanan, sehingga pelemahan kurs harus dilihat sebagai rangkaian masalah yang menumpuk.
Ia juga menyoroti konflik geopolitik yang memicu krisis energi dan mendorong inflasi impor. Kondisi itu ikut menekan Indonesia karena kebutuhan impor tidak hanya energi, tetapi juga sejumlah komoditas pangan seperti gandum, bawang putih, daging sapi, dan garam.
Pasar keuangan ikut memberi sinyal negatif
Selain faktor makroekonomi, Prof Didin menilai situasi di pasar modal turut memperburuk persepsi investor global. Ketika pasar keuangan dipandang rapuh, ruang kepercayaan terhadap aset dan stabilitas ekonomi domestik ikut menyempit.
Dari sudut fiskal, ia menyoroti kebocoran anggaran, inefisiensi belanja, dan korupsi yang masih menjadi persoalan serius. Ia menyebut isu ini berkaitan langsung dengan persoalan trust, termasuk yang tercermin dari penurunan penilaian oleh lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P.
Disiplin fiskal dinilai menjadi kebutuhan mendesak
Prof Didin menilai tekanan kurs juga berkaitan dengan besarnya agenda belanja pemerintah yang berpotensi menambah kebutuhan pembiayaan. Ia menyebut kondisi yang terjadi saat ini sebagai puncak dari akumulasi tata kelola APBN dan moneter yang buruk.
Ia bahkan memperkirakan skema anggaran tersebut bisa mendorong pembengkakan utang baru hingga Rp826 triliun pada 2026. Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat disiplin fiskal dan menjaga kepercayaan pasar melalui tata kelola yang lebih kuat.
Rekomendasi yang disorot ekonom
Berikut poin utama yang ditekankan Prof Didin dalam merespons pelemahan rupiah:
- Defisit anggaran tidak boleh melewati 3 persen.
- Subsidi energi perlu dievaluasi karena menyerap APBN dalam jumlah besar.
- Praktik tata kelola anggaran harus diperbaiki untuk memulihkan kepercayaan publik.
- Pembiayaan negara perlu dijaga agar tidak menambah tekanan baru pada fiskal.
Dorongan penguatan tata kelola fiskal ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa tekanan rupiah akan berlanjut jika masalah struktural tidak dibenahi. Sejumlah ekonom menilai pemulihan kurs membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang hati-hati, disiplin anggaran yang ketat, dan perbaikan kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
