Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sebagian besar wilayah Sumatra menjadi peringatan serius bagi ketahanan sistem kelistrikan nasional. Gangguan itu melumpuhkan aktivitas di sekitar 10 provinsi dan berdampak pada hampir 13 juta rumah tangga, sehingga masalahnya tidak lagi terbaca sebagai gangguan teknis biasa.
Insiden tersebut juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar tentang kesiapan infrastruktur energi Indonesia. Sumatra memegang peran strategis dalam ekonomi nasional, karena wilayah ini menyumbang 23% terhadap Produk Domestik Bruto, sehingga gangguan listrik di kawasan ini berpotensi menjalar ke rantai pasok komoditas utama seperti sawit dan batu bara.
Kerentanan Sistem yang Lebih Dalam
Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics, Eko Sulistyo, menilai blackout Sumatra menunjukkan persoalan fundamental dalam infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia. Pandangan itu disampaikan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk “Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045” yang digelar secara daring, Rabu (10/6).
Eko menekankan bahwa dampak gangguan regional seperti ini tidak berhenti di tingkat lokal. Ia menyebut efeknya bisa merambat ke rantai pasok nasional dan bahkan global, sehingga mitigasi perlu disiapkan lebih serius agar kejadian serupa tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas.
Dampak Ekonomi yang Belum Terukur
Salah satu sorotan utama dari insiden blackout ini adalah belum adanya perhitungan komprehensif atas nilai kerugian ekonomi akibat hilangnya pasokan listrik. Eko menilai ukuran seperti value of lost load penting untuk menghitung seberapa besar beban nyata yang ditanggung masyarakat dan sektor usaha ketika listrik padam.
Tanpa ukuran yang jelas, pemerintah dan operator energi akan kesulitan menilai skala risiko secara utuh. Kondisi itu dapat membuat kebijakan pemulihan dan penguatan sistem berjalan kurang tepat sasaran, terutama di wilayah yang menjadi tulang punggung produksi nasional.
Tekanan Rupiah dan Risiko “Dollar Energy Threat”
Selain persoalan fisik jaringan listrik, Eko juga mengingatkan risiko finansial yang ikut membayangi sektor energi. Ia menyebut ketergantungan pada komponen impor dan skema pendanaan berbasis dolar Amerika Serikat membuat sektor ini rentan terhadap pelemahan rupiah.
Fenomena itu ia sebut sebagai dollar energy threat, yakni kondisi ketika tekanan eksternal dan internal bertemu lalu mendorong kebutuhan dolar meningkat. Dalam situasi seperti itu, tekanan kurs bisa menguji ketahanan energi nasional dan memperbesar risiko krisis bila tidak ada langkah mitigasi yang memadai.
Eko menilai risiko semacam ini tidak boleh dipandang remeh karena pernah memicu ketidakstabilan di sejumlah negara lain. Karena itu, stabilitas nilai tukar perlu diperlakukan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi, bukan hanya isu ekonomi makro semata.
Kebutuhan Stress Test dan Mitigasi yang Lebih Transparan
Eko mengapresiasi upaya Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) dalam memperkuat jaringan serta menambah kapasitas pembangkit. Namun, ia juga mendorong pemerintah menyusun strategi mitigasi risiko nilai tukar dan melakukan stress test yang lebih transparan untuk menghadapi ancaman sistem kelistrikan di masa depan.
Dorongan itu menjadi relevan ketika blackout Sumatra memperlihatkan bahwa gangguan di satu kawasan dapat memengaruhi banyak sektor secara berlapis. Dalam konteks menuju 2045, penguatan infrastruktur listrik, kesiapan cadangan sistem, dan pengendalian risiko finansial dinilai sama pentingnya untuk menjaga kedaulatan energi nasional.
