Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai sistem ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi sekaligus ketahanan nasional. Ia menegaskan, pasokan listrik yang stabil tidak hanya dibutuhkan rumah tangga, tetapi juga menentukan daya gerak ekonomi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat yang kini semakin bergantung pada listrik.
Lestari menyampaikan pandangan itu saat membuka diskusi daring bertema Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12. Ia menyoroti tantangan besar berupa ketidaksesuaian antara lokasi pusat beban dengan sebaran sumber energi terbarukan yang melimpah di berbagai wilayah.
Keandalan listrik sebagai kebutuhan dasar
Menurut Lestari, kebutuhan listrik kini telah meluas ke banyak sisi kehidupan. Selain menopang pertumbuhan ekonomi nasional, listrik juga menjadi penentu kelancaran pembelajaran jarak jauh, pola hidup mobile, dan berbagai sistem kerja yang berkembang setelah pandemi covid.
Karena itu, ia menilai transisi menuju ekosistem energi listrik modern pada 2045 tidak bisa dijalankan secara parsial. Kerja sama lintas pihak dibutuhkan agar sistem kelistrikan mampu menjawab kebutuhan masa depan secara lebih siap dan merata.
Lestari juga mendorong negara menjalankan kewajiban konstitusional dalam menyediakan akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Langkah itu, menurut dia, penting untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
Masih ada tantangan infrastruktur dan cadangan daya
Dari sisi teknis, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Yunan Nasikhin menjelaskan bahwa tata kelola listrik dari pembangkit hingga konsumen sudah diatur dalam berbagai regulasi. Namun, ia mengakui pemerintah masih terus mengejar penambahan daya nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung di sejumlah wilayah.
Yunan menyebut di Sumatra sedang berlangsung pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk menambah kapasitas pembangkit di wilayah tersebut. Ia menilai proyek itu juga menunjukkan titik rawan dalam transmisi dan distribusi listrik ke konsumen, sehingga perlu perhatian lebih serius.
Ia menambahkan, cadangan operasional kelistrikan nasional saat ini masih terbatas. Padamnya listrik di Sumatra beberapa waktu lalu, menurut dia, menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur agar sistem kelistrikan lebih andal.
Peta kebutuhan energi berubah cepat
Executive Vice President Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN Jarot Setyawan menjelaskan bahwa konflik global ikut memengaruhi operasional PLN karena sejumlah pembangkit di beberapa wilayah masih menggunakan energi primer. Ia menilai penggunaan energi fosil perlu dikaji lebih dalam agar dampak gejolak global bisa ditekan.
Jarot juga mengungkapkan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 disusun lebih rinci dengan mempertimbangkan kondisi geospasial dan perbedaan kebutuhan listrik antardaerah. Arah pengembangan pembangkit pun didorong ke energi terbarukan dan disesuaikan dengan karakter wilayah tempat pembangkit itu dibangun.
Ia menegaskan, upaya perbaikan harus terus dilakukan karena pola konsumsi listrik masyarakat makin beragam. Kehadiran kendaraan listrik, pola hidup digital, dan mobilitas tinggi membuat kebutuhan sistem kelistrikan menjadi semakin kompleks.
Blackout dinilai menyentuh daya saing nasional
Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics Eko Sulistyo mengingatkan bahwa sektor energi nasional menghadapi risiko berat yang juga dialami BUMN strategis lain seperti PLN dan Pertamina. Ia menekankan, ketahanan listrik bukan hanya soal ketersediaan energi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan ekonomi dan politik suatu negara.
Eko menilai padamnya listrik di Sumatra bukan sekadar gangguan pasokan, melainkan juga persoalan daya saing dan ketahanan nasional. Ia menyebut dampaknya menjangkau 10 provinsi dengan lebih dari 3 juta jiwa penduduk, sehingga kejadian serupa perlu dimitigasi dengan langkah yang tepat.
Reliability dan efektivitas menjadi kunci
Engagement Lead Low Carbon Development Initiative Verena Puspawardani menekankan bahwa sistem ketenagalistrikan harus memenuhi unsur reliability dan efektivitas. Ia menilai kebijakan ke depan perlu memiliki standar operasional minimum yang mampu mengantisipasi gangguan dengan lebih baik.
Verena juga menyoroti pentingnya perhatian publik terhadap keandalan transmisi listrik. Menurut dia, bila kabel terganggu atau putus, listrik tidak akan sampai kepada masyarakat, sehingga masalah pada jaringan tidak bisa dipandang sepele.
Ia menambahkan, pengembangan pembangkit yang lebih hijau tetap perlu dukungan banyak pihak agar kebutuhan energi masa depan bisa dijaga secara lebih tangguh dan berkelanjutan.
Wartawan senior Saur Hutabarat dalam diskusi itu menilai keandalan pasokan dan konsumsi listrik per kapita menjadi ukuran kemajuan sebuah bangsa. Ia menyebut negara yang masih mengalami hidup-mati listrik, apalagi blackout, belum bisa dianggap sebagai negara yang membanggakan.
