MBG Tetap Jalan, Anggaran Rp 268 Triliun Bisa Berkurang Setelah Penataan Ulang

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dipastikan tetap berjalan meski pemerintah sedang menghitung ulang kebutuhan anggarannya. Penataan ulang yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional membuka peluang bahwa dana program ini tidak lagi sebesar Rp 268 triliun seperti perhitungan sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut evaluasi itu bukan pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah ingin memastikan alokasi dana lebih akurat agar setiap rupiah yang dipakai benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Penataan ulang menyentuh semua komponen

Prasetyo menjelaskan pemerintah sedang menata ulang seluruh aspek pelaksanaan MBG. Proses ini mencakup jumlah SPPG, penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga mekanisme pembiayaan program.

Ia menegaskan bahwa seluruh komponen anggaran juga ikut dihitung kembali. Saat ditanya soal insentif Rp 6 juta per hari untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Prasetyo menegaskan bahwa semua unsur biaya masuk dalam evaluasi.

Menurut dia, penyesuaian ini dibutuhkan karena pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program. Dari hasil perhitungan ulang tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah dibandingkan estimasi awal.

Program tetap jalan di daerah

Meski evaluasi berlangsung, pemerintah memastikan MBG tidak berhenti. SPPG yang sudah beroperasi diminta tetap melayani penerima manfaat sesuai ketentuan.

Prasetyo menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan sambil program berjalan. Dengan begitu, kualitas layanan tetap terjaga dan manfaat program masih bisa dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

Ia juga meminta agar proses penataan tidak mengganggu jalannya pelayanan. Pemerintah ingin evaluasi berlangsung cepat, tetapi tanpa menurunkan mutu pelaksanaan program yang sudah ada.

Anggaran dihitung ulang bersama Kemenkeu dan BGN

Perhitungan ulang kebutuhan anggaran dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Pemerintah memberi waktu agar proses ini menghasilkan angka yang lebih cermat sesuai kondisi lapangan.

Prasetyo menyebut hasil penataan akan menjadi dasar untuk menentukan total kebutuhan anggaran MBG ke depan. Pemerintah ingin memastikan perencanaan fiskal program ini lebih presisi setelah seluruh komponen dievaluasi.

Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang menghentikan program, melainkan membenahi pelaksanaannya. Proses itu diharapkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan, meski ia mengakui dinamika di lapangan bisa memengaruhi jadwal.

Fokus pada efektivitas dan pengawasan

Pemerintah menilai penyesuaian anggaran perlu dilakukan agar program tetap efisien. Karena itu, penataan tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga soal pengawasan agar kualitas layanan tidak menurun.

Prasetyo mengatakan pihaknya tidak ingin ada gangguan pada pelaksanaan MBG yang sudah berjalan. Ia juga menekankan bahwa pengawasan tetap diperlukan supaya layanan di lapangan tetap baik dan manfaat program tidak berkurang.

Dengan proses evaluasi ini, arah kebijakan MBG bergeser pada penghitungan yang lebih detail dan pembiayaan yang lebih sesuai kebutuhan. Di saat yang sama, pemerintah tetap menjaga agar program prioritas tersebut terus melayani masyarakat tanpa jeda.

Source: www.suara.com
Exit mobile version