Kenaikan harga Pertamax kembali memunculkan perhatian pada arah kebijakan energi nasional. Di saat harga BBM nonsubsidi itu naik, pemerintah tetap mempertahankan Pertalite di Rp 10.000 per liter dan Biosolar subsidi di Rp 6.800 per liter.
Kondisi ini membuat pengawasan subsidi energi menjadi sorotan. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai penyaluran subsidi harus makin ketat agar manfaatnya tidak bergeser ke kelompok yang tidak berhak.
Risiko peralihan konsumsi ke BBM subsidi
Wijayanto menilai kenaikan Pertamax berpotensi mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM bersubsidi atau BBM kompensasi pemerintah seperti Pertalite. Karena itu, pengawasan distribusi perlu diperkuat agar subsidi tetap menyasar masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi perpindahan konsumsi dari pengguna yang seharusnya membeli BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. “Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” ujarnya dikutip dari Antara.
Harga Pertamax dan BBM lain yang ikut disesuaikan
PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax RON 92 dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter, dan kebijakan itu mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Di sisi lain, sejumlah produk BBM lain tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo tetap di Rp 20.750 per liter, Dexlite berada di Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex bertahan di Rp 24.800 per liter.
Subsidi energi dan beban hidup masyarakat
Selain BBM, Wijayanto menekankan pentingnya menjaga agar subsidi listrik dan LPG tidak berubah hingga akhir tahun. Ia juga menilai akses masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan perlu tetap mudah dijangkau.
Menurutnya, kebijakan pendukung juga dibutuhkan di sektor perumahan agar cicilan KPR tidak ikut naik. Pemerintah pun diminta memastikan pasokan beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lain tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Wijayanto menyebut rangkaian kebijakan itu penting sebagai bantalan bagi masyarakat saat biaya hidup meningkat. “Jika hal-hal tersebut tidak hadir, dikhawatirkan inflasi akan meroket, masyarakat kesulitan hidup, dan berpotensi menimbulkan kekacauan,” tuturnya.
Pengawasan distribusi jadi kunci
Dalam situasi harga Pertamax yang lebih tinggi, fokus utama pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, tetapi juga memastikan distribusinya tepat sasaran. Jika pengawasan longgar, tekanan permintaan pada Pertalite dan subsidi energi lain bisa meningkat.
Karena itu, kebijakan harga BBM perlu berjalan seiring dengan pengendalian distribusi dan perlindungan daya beli. Dengan begitu, subsidi energi dapat tetap berfungsi sebagai penyangga bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tanpa memicu beban tambahan yang lebih luas.