Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik. Usulan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih menjadi penopang kebutuhan energi rumah tangga.
Bahlil menyampaikan rencana itu dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan energi ke depan tidak hanya bertumpu pada LPG, tetapi juga mencakup kompor listrik, CNG, dan sejumlah opsi energi lain.
Fokus pada pengurangan impor LPG
Bahlil menjelaskan bahwa program kompor listrik disiapkan sebagai salah satu langkah transisi energi. Pemerintah ingin mendorong pemakaian energi yang lebih beragam agar ketergantungan pada impor LPG bisa ditekan secara bertahap.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Bahlil meminta Komisi XII DPR yang membidangi sektor ESDM ikut mendata daerah mana saja yang paling membutuhkan kompor listrik. Data itu dinilai penting agar program bisa disinkronkan dengan kebutuhan lapangan dan tidak berjalan seragam di semua wilayah.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Ada juga usulan untuk motor listrik
Selain kompor listrik, Bahlil turut mengusulkan alokasi anggaran Rp 635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran itu nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, atau Ditjen EBTKE, di Kementerian ESDM.
Dua program tersebut disebut sebagai program baru dalam RAPBN 2027. Bahlil menekankan bahwa pengajuan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan fiskal yang ada.
Pernah muncul pada masa sebelumnya
Gagasan transisi dari kompor LPG ke kompor listrik bukan hal baru. Wacana itu sebelumnya juga pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Pembatalan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Di sisi lain, wacana ini kembali mendapat sorotan ketika harga energi global naik akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Pada situasi itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah agar melakukan transisi dari kompor gas ke kompor listrik.
Alasan ekonomi ikut jadi pertimbangan
Eddy menilai transisi ke kompor listrik bisa membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan beban subsidi impor LPG. Ia juga menyoroti bahwa harga LPG ikut bergerak mengikuti kenaikan harga minyak dunia.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, usulan anggaran Rp 815,56 miliar untuk kompor listrik di RAPBN 2027 menempatkan isu pengurangan impor LPG dan efisiensi energi sebagai bagian dari agenda besar transisi energi pemerintah. Pembahasan berikutnya diperkirakan akan sangat bergantung pada hasil pendataan daerah, kesiapan program, dan sinkronisasi antara pemerintah serta DPR.
