Kementerian Pertanian bersama dinas peternakan dan fungsi terkait di Pulau Jawa memperkuat pengendalian harga ayam hidup dan telur ayam ras yang belakangan tertekan di tingkat peternak. Langkah itu juga dibarengi dengan dorongan untuk membenahi data perunggasan nasional agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, menyebut tekanan harga muncul karena pasokan lebih tinggi dibanding kemampuan serap pasar. Kondisi itu membuat harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak.
Kolaborasi pusat dan daerah jadi kunci
Hary menegaskan persoalan perunggasan tidak bisa ditangani pemerintah pusat sendiri. Karena itu, Kementan mengundang seluruh dinas yang membidangi peternakan di Pulau Jawa untuk mencari solusi bersama lewat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (25/6/2026).
Ia menekankan perlunya kolaborasi, koordinasi, dan tanggung jawab bersama agar kondisi peternak segera membaik. Pemerintah pusat, menurut dia, sudah menempuh sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas usaha perunggasan di tengah tekanan pasar.
Langkah itu meliputi dorongan penyerapan livebird dan telur ayam ras, pengendalian produksi DOC Final Stock (FS) broiler, hingga imbauan afkir ayam ras petelur yang sudah berumur lebih dari 90 minggu. Kementan juga menyiapkan penyesuaian kebijakan lain untuk menjaga rantai usaha perunggasan tetap sehat dan berkelanjutan.
Data akurat jadi dasar kebijakan
Kementan menilai penguatan data perunggasan menjadi kebutuhan mendesak karena data yang sinkron antara pusat dan daerah akan menentukan arah kebijakan. Hary mengatakan keterlibatan aktif dinas daerah dibutuhkan untuk menyusun mekanisme pengumpulan data yang akurat dan seragam.
"Data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah" menjadi fondasi agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kondisi lapangan. Tanpa data yang kuat, intervensi yang dilakukan berisiko tidak efektif saat menghadapi fluktuasi pasokan dan harga.
Fokus awal koordinasi ditempatkan di Pulau Jawa karena wilayah ini menjadi pusat produksi unggas nasional. Kementan menyebut sekitar 63 persen pasokan daging ayam dan telur nasional berasal dari Pulau Jawa, sehingga pembenahan di wilayah ini dinilai bisa memberi dampak besar bagi pasar nasional.
Dukungan daerah dan tantangan peternak
Pemerintah daerah di Pulau Jawa menyatakan dukungan atas upaya yang ditempuh Kementan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir, mengatakan pihaknya tetap menegakkan regulasi yang berlaku di sektor perunggasan.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Banten sementara tidak mengeluarkan izin usaha baru di sektor perunggasan. Di sisi lain, Gubernur Banten juga telah mengundang pelaku usaha dan peternak untuk membahas solusi atas kondisi pasar yang sedang berlangsung.
Dari Jawa Timur, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani, menggambarkan situasi yang dihadapi peternak sebagai persoalan yang cukup kompleks. Selain harga ayam dan telur yang turun, peternak juga masih menanggung kewajiban kredit perbankan, sementara biaya produksi seperti pakan ikut naik.
Indyah menyebut pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah upaya untuk membantu penyerapan hasil produksi. ASN didorong meningkatkan konsumsi telur, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta menyerap telur dari peternak agar pasokan tersalurkan lebih baik.
Meski begitu, ia menilai pasar masih membutuhkan intervensi yang lebih kuat untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Ia juga berharap ada skema penyerapan telur yang lebih terstruktur, mirip mekanisme Bulog saat menyerap beras ketika terjadi surplus produksi.
Dorongan membangun sistem data bersama
Selain harga, pembahasan di koordinasi itu juga menyoroti pentingnya sistem data perunggasan yang lebih valid. Pemerintah daerah menyatakan siap mendukung penyusunan sistem yang lebih baik agar keputusan kebijakan tidak hanya cepat, tetapi juga akurat.
Kementan dan pemerintah daerah berharap koordinasi yang dimulai dari Jawa bisa menjadi dasar perluasan ke provinsi lain di luar Jawa. Dengan begitu, pengendalian produksi, penyerapan hasil, dan stabilitas harga dapat berjalan lebih konsisten di seluruh sentra unggas nasional.
Upaya bersama ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perunggasan, melindungi peternak dari tekanan harga, dan memastikan pasokan protein hewani bagi masyarakat tetap tersedia.