Pemerintah bersiap melakukan penataan besar-besaran atas badan usaha milik negara untuk menekan biaya yang selama ini membengkak. Presiden Prabowo Subianto menyebut sekitar 750 BUMN akan dipangkas demi membuat struktur korporasi negara jauh lebih ramping dan efisien.
Langkah ini menjadi sorotan karena jumlah BUMN yang awalnya sekitar 1.000 entitas, termasuk induk, anak, hingga cucu usaha, dinilai terlalu gemuk. Pemerintah menargetkan jumlah itu menyusut menjadi sekitar 250 entitas agar tata kelola lebih sederhana dan beban anggaran bisa ditekan.
Biaya operasional jadi sasaran utama
Prabowo menilai terlalu banyak entitas membuat pengeluaran operasional membesar, terutama pada pos direksi dan komisaris. Menurut dia, kondisi itu tidak sebanding dengan pemasukan yang dihasilkan banyak perusahaan pelat merah untuk negara.
Ia mencontohkan bahwa jika lebih dari 750 BUMN ditutup atau digabung, maka beban overhead juga ikut menyusut. Prabowo menyebut struktur yang gemuk selama ini membuat gaji dan biaya pengelolaan perusahaan terasa berat.
Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan bahwa banyak BUMN tidak menghasilkan laba. Meski kinerja bisnis tidak optimal, perusahaan-perusahaan itu tetap membayar biaya operasional untuk jajaran pimpinan.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Prabowo juga menyebut tidak semestinya perusahaan yang merugi justru terus menghabiskan anggaran untuk operasional petinggi.
Restrukturisasi total bersama Danantara
Pemerintah tidak bergerak sendiri dalam proses ini. Bersama Danantara, pemerintah akan melakukan pembenahan agar peta jalan transformasi BUMN bisa disusun lebih rapi dan terarah.
Prabowo meminta operasional perusahaan pelat merah dibuat rasional, efisien, dan transparan. Ia menegaskan bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan diarahkan untuk kemakmuran masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa perusahaan yang memakai uang rakyat tidak boleh hanya menjadi beban overhead. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pembenahan ini harus dibuktikan lewat langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Penataan ulang itu juga diarahkan untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi negara. Dengan jumlah entitas yang lebih sedikit, pemerintah berharap pengelolaan korporasi negara menjadi lebih sehat dan lebih mudah diawasi.
Target selesai tahun ini
Pemerintah memberi tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan restrukturisasi tersebut. Prabowo meminta proses penataan rampung dalam tahun ini agar perbaikan kinerja bisa segera dirasakan.
Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan, BUMN sudah bergerak dengan tingkat efisiensi yang lebih baik. Transparansi dan orientasi pada kepentingan rakyat menjadi ukuran utama dalam pembenahan itu.
Dorongan pemangkasan jumlah BUMN ini menunjukkan arah baru pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah ingin mengurangi tumpang tindih struktur sekaligus memastikan setiap entitas memberi kontribusi yang lebih jelas bagi keuangan negara.