PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI menyambut baik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini dinilai memberi dorongan pada likuiditas bank dan memperbesar ruang pembiayaan bagi sektor produktif.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menilai stabilitas ekonomi memerlukan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan industri perbankan. Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan sistem keuangan yang sehat agar aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional.
Likuiditas Menguat, Pembiayaan Produktif Terbuka Lebar
Anggoro menyebut kolaborasi pemerintah dan perbankan penting untuk menjaga likuiditas serta memperkuat kepercayaan pasar. Dengan kondisi itu, dana dapat terus mengalir ke dunia usaha dan sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi.
BSI, sebagai bagian dari Himbara, menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif. Perseroan juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Anggoro mengatakan kepercayaan pemerintah kepada BSI menjadi amanah yang dioptimalkan untuk memperbesar pembiayaan produktif. Ia menilai langkah tersebut akan membantu masyarakat dan pelaku usaha merasakan manfaat langsung dari penempatan dana pemerintah di perbankan.
Biaya Dana Turun, Akses Pembiayaan Bisa Lebih Terjangkau
BSI menilai penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana atau cost of fund. Kondisi ini memberi ruang bagi bank untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus bergerak.
Dampaknya, masyarakat dan pelaku UMKM berpeluang memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Situasi ini diharapkan ikut menjaga aktivitas ekonomi tetap tumbuh di tengah kebutuhan pendanaan yang makin besar.
Di sisi lain, BSI tetap menjaga fondasi pendanaan melalui penguatan dana murah atau CASA. Strategi itu didukung oleh Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, serta akselerasi layanan digital.
Fokus pada Ritel, UMKM, Konsumer, dan Bisnis Emas
Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer. Selain itu, BSI memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.
Kinerja pendanaan BSI menunjukkan pertumbuhan yang solid. Hingga April 2026, Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% secara tahunan.
Tabungan juga meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Pada saat yang sama, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun, sementara kualitas aset tetap terjaga dengan NPF gross membaik menjadi 1,80%.
Dukungan untuk Program Prioritas Nasional
Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI turut mendukung berbagai program prioritas nasional. Dukungan itu mencakup pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. BSI menempatkan dukungan pada sektor riil sebagai bagian dari peran bank syariah dalam menjaga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.