Rumor pemutusan hubungan kerja massal di Tokopedia kembali menyedot perhatian publik karena angka yang beredar sangat ekstrem. Isu tentang PHK 90 persen karyawan membuat percakapan di media sosial melonjak cepat dan memicu kekhawatiran soal nasib pekerja serta arah masa depan platform e-commerce itu.
Kabar ini sebenarnya sudah berembus sejak pertengahan Juni 2026, lalu sempat dibahas media arus utama pada 13 Juni dengan nada yang masih normatif. Situasinya berubah tajam pada 2 Juli 2026 ketika muncul narasi yang lebih keras dan mengklaim ByteDance telah memangkas 90 persen karyawan Tokopedia.
ByteDance merupakan pemilik TikTok sekaligus pemegang saham mayoritas Tokopedia dengan porsi 75,01 persen. Perusahaan itu juga telah melakukan akuisisi strategis dan menyatukan operasional TikTok Shop dengan platform e-commerce lokal tersebut.
Narasi PHK massal itu menyebar sangat cepat di ruang digital. Data monitoring independen terhadap 3.891 percakapan media pada 2-3 Juli 2026 menunjukkan angka 90 persen PHK yang bombastis itu menguasai opini publik hanya dalam waktu singkat.
Manajemen Tokopedia dan TikTok Shop kemudian menegaskan bahwa kabar PHK 90 persen tidak benar. Mereka menyebut yang terjadi hanya penyesuaian organisasi yang berfokus pada penyelarasan tim teknologi setelah merger.
Meski sudah ada klarifikasi, angka 90 persen telanjur menjadi pusat pembicaraan. Sebanyak 73 persen percakapan di media sosial tercatat hanya berupa repost atau retweet tanpa tambahan informasi baru maupun verifikasi.
Efek viral yang membentuk persepsi
Pola penyebaran isu ini menunjukkan bagaimana amplifikasi algoritma media sosial dapat mengubah persepsi palsu seolah-olah menjadi fakta keras. Kondisi itu juga memunculkan anchoring effect, saat angka besar yang pertama kali tertanam di pikiran publik tetap dipakai sebagai rujukan utama meskipun informasi pembanding datang belakangan.
Rumor PHK 90 persen itu juga tercatat menguasai 58 persen seluruh percakapan dan menghasilkan 56 persen total interaksi. Di titik ini, isu yang semula menyangkut restrukturisasi perusahaan berubah menjadi narasi yang jauh lebih besar di ruang publik.
Dari urusan bisnis ke sentimen geopolitik
Dengungan publik tidak berhenti pada isu ketenagakerjaan. Narasi lain kemudian muncul, yakni klaim bahwa fungsi teknologi anak bangsa dipindahkan ke China dan tenaga kerja lokal digantikan oleh tenaga kerja asing.
Analisis terhadap 64 artikel media konvensional menunjukkan sekitar 11 persen pemberitaan media arus utama ikut mengangkat framing perpindahan teknologi tersebut ke China. Di media sosial, proporsi narasi itu justru sekitar 5 persen, sehingga media massa dinilai ikut memperluas bingkai isu yang sensitif.
Pemerintah dan DPR lalu didesak untuk mengambil langkah politik dan merilis regulasi baru agar tidak ada PHK. Pejabat Istana menyatakan akan mempelajari isu tersebut, sementara perdebatan di ruang publik terus membesar.
Latar bisnis di balik penyesuaian organisasi
Di sisi lain, penyesuaian organisasi yang dilakukan ByteDance dipandang sebagai langkah rasional setelah akuisisi 75,01 persen saham Tokopedia. Langkah itu dinilai berkaitan dengan upaya konsolidasi di tengah pasar e-commerce Asia Tenggara yang makin terkonsentrasi.
Data Gross Merchandise Value sepanjang 2025 menunjukkan Tokopedia berada di urutan paling bawah di antara pemain utama, dengan angka 9 miliar dollar AS. Angka itu jauh tertinggal dari Shopee dan TikTok Shop global, sehingga efisiensi biaya menjadi bagian penting untuk menjaga profitabilitas.
Dalam pasar teknologi yang terkonsentrasi, perusahaan hasil akuisisi memang cenderung mengintegrasikan aset operasional secara agresif. Tujuannya adalah menghilangkan biaya marjinal yang tumpang tindih dan mempertahankan daya saing terhadap pemain utama.
Perampingan semacam ini juga bukan hal baru di industri digital global. Microsoft, Google, Meta, hingga Amazon disebut telah melakukan penyesuaian organisasi serupa dalam beberapa tahun terakhir seiring pergeseran industri dari strategi bakar uang ke arah disiplin investasi, efisiensi operasional, dan otomatisasi.
Risiko jika disinformasi dibiarkan
Isu seperti ini berpotensi menimbulkan dampak lebih luas jika terus dipelintir. Mencampuradukkan restrukturisasi korporasi, investasi asing, dan sentimen nasionalisme dapat memunculkan kesan bahwa Indonesia adalah yurisdiksi berisiko tinggi dengan kepastian regulasi yang rapuh.
Jika persepsi itu menguat, pemodal bisa menghindari pasar domestik dan industri lokal terancam mengalami kelangkaan modal. Dalam jangka lebih panjang, peringkat kemudahan berusaha, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja baru juga bisa ikut tertekan.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu bersikap lebih hati-hati dalam merespons dinamika seperti ini. Konsistensi kebijakan dinilai menjadi sinyal penting bagi investor global ketika menilai regulatory risk, terutama saat perusahaan asing melakukan restrukturisasi internal.
Pemerintah, pada saat yang sama, disebut masih punya ruang untuk mendorong langkah yang lebih produktif. Penguatan investasi pada pusat data domestik, pengembangan talenta digital lokal, dan optimalisasi tata kelola aliran data nasional dinilai lebih relevan daripada menjadikan viralitas sebagai dasar tekanan regulasi.