DPR menegaskan pengawasan ketat atas langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang sedang mengevaluasi PT Pos Indonesia secara menyeluruh. Sorotan itu muncul setelah ada dugaan persoalan tata kelola di internal perusahaan, termasuk indikasi rekayasa keuangan.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengapresiasi tindakan Danantara yang dinilai tegas dan perlu untuk memperkuat tata kelola BUMN. Ia menilai pengawasan seperti ini sangat penting agar masalah di tubuh perusahaan negara bisa diidentifikasi lebih cepat dan diselesaikan dengan mekanisme yang tepat.
Dorongan agar evaluasi ditindaklanjuti tuntas
Firnando menilai hasil temuan dari proses due diligence maupun evaluasi tidak boleh berhenti sebagai catatan internal. Setiap temuan, menurut dia, wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan proses audit yang berlaku.
Ia juga mendorong agar pendekatan serupa tidak hanya diterapkan di PT Pos Indonesia. Pengawasan yang kuat, menurutnya, perlu berjalan merata di seluruh BUMN agar persoalan serupa tidak terulang.
Pengawasan dianggap kunci dalam transformasi BUMN
Dalam keterangan tertulis, Firnando menyebut DPR akan terus memantau kinerja Danantara dan seluruh BUMN. Ia menekankan bahwa perusahaan negara mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Di tengah agenda pemerintah melakukan transformasi dan penataan atau streamlining BUMN, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi aspek vital. Tujuannya agar perusahaan negara bisa tumbuh lebih sehat, efisien, berintegritas, dan tetap memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sinergi antarlembaga dinilai penting
Firnando juga melihat sinergi Danantara dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai langkah positif untuk pencegahan korupsi. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, tiap institusi dinilai bisa menjalankan fungsi masing-masing secara optimal sesuai koridor perundang-undangan.
Evaluasi terhadap PT Pos Indonesia disebut dapat menjadi titik awal perbaikan sistemik yang lebih luas di lingkungan BUMN. Ia menegaskan bahwa transformasi tidak boleh hanya mengejar peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga harus bertumpu pada tata kelola bersih dan budaya integritas.
Komisi VI tetap awasi proses lanjutan
Sebagai mitra kerja yang membidangi sektor BUMN, Komisi VI DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan. Komisi itu ingin memastikan proses transformasi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sikap DPR ini sekaligus menegaskan bahwa evaluasi PT Pos Indonesia tidak dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Pengawasan yang ketat terhadap Danantara dan BUMN lain dinilai perlu agar kepercayaan publik tetap terjaga dan persoalan tata kelola tidak kembali muncul di kemudian hari.