Usulan agar lulusan SMA dan SMK ikut dalam Magang Nasional mulai mendapat perhatian serius dari Kementerian Ketenagakerjaan. Isu ini mencuat karena akses ke dunia industri belum merata, terutama bagi lulusan di daerah yang peluang magangnya masih terbatas.
Saat ini, program Magang Nasional dengan uang saku setara UMP atau UMK baru bisa diikuti lulusan baru jenjang sarjana dan diploma. Kondisi itu memunculkan dorongan agar pemerintah membuka pintu lebih lebar bagi lulusan SMA, SMK, dan SLTA sederajat.
Dorongan dari DPR
Anggota Komisi IX DPR Surya Utama, atau Uya Kuya, menyampaikan langsung pertanyaan itu dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ia meminta Kemnaker memastikan program Magang Nasional bisa dirasakan seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia.
Menurut Uya Kuya, perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke dunia industri. Ia menilai kesempatan magang tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada lulusan pendidikan tinggi.
Respons Menaker Yassierli
Menaker Yassierli mengatakan pemerintah perlu melihat dulu aturan yang berlaku sebelum memperluas sasaran peserta. Ia menyebut kemungkinan perluasan itu bisa diterapkan pada angkatan ketiga Magang Nasional.
Saat ini, program tersebut masih berada dalam tahap persiapan angkatan kedua. Karena itu, pemerintah belum langsung mengambil keputusan final untuk membuka akses bagi lulusan SMA dan SMK.
Perbedaan kebutuhan lulusan
Yassierli menjelaskan bahwa lulusan SMK dan SMA memiliki kebutuhan yang berbeda dengan lulusan perguruan tinggi. Menurut dia, lulusan SMK dan SMA lebih membutuhkan sertifikasi, sedangkan lulusan perguruan tinggi lebih membutuhkan pengalaman langsung di tempat kerja.
Pernyataan itu menjadi dasar pandangan pemerintah saat ini dalam merancang program. Namun, Yassierli menegaskan masukan agar lulusan SMA dan SMK di daerah mendapat kesempatan yang sama tetap akan dikaji.
Peluang untuk daerah
Pemerintah juga menaruh perhatian pada lulusan SMA dan SMK yang berada di daerah. Keterbatasan akses ke dunia industri menjadi alasan utama mengapa usulan perluasan program ini dinilai penting.
Yassierli menyatakan pemerintah akan melihat kembali masukan tersebut agar kebijakan yang diambil tetap sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kemungkinan perluasan Magang Nasional tidak hanya bergantung pada jenjang pendidikan, tetapi juga pada pemerataan kesempatan bagi lulusan di berbagai wilayah.
