Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai perdagangan karbon di sektor kehutanan membuka ruang baru bagi investasi hijau di Indonesia. Ia menyebut kebijakan ini juga bisa memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan di pasar global.
Friderica melihat langkah tersebut sebagai respons cepat Kementerian Kehutanan dalam menjawab tantangan sektor kehutanan. Pembukaan akses investasi global melalui pasar karbon sukarela dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi pembiayaan berkelanjutan yang lebih luas.
Peluang investasi dari pasar karbon sukarela
Pasar karbon sukarela memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menarik minat investor yang mencari proyek berkelanjutan. Dalam pandangan OJK, peluang itu penting karena dapat mendorong daya saing sektor kehutanan di tingkat internasional.
Friderica menekankan bahwa perdagangan karbon yang berkembang secara sehat perlu didukung ekosistem pembiayaan hijau yang kuat. OJK berkomitmen menjaga agar mekanisme ini berjalan kredibel, transparan, dan berintegritas.
Langkah awal perdagangan karbon kehutanan
Kementerian Kehutanan sebelumnya telah menyetujui penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau Non SPE-GRK. Persetujuan ini menjadi dasar dimulainya perdagangan karbon pada proyek-proyek kehutanan yang sudah siap diperdagangkan.
Peluncuran perdagangan karbon kehutanan dipandang sebagai tonggak penting dalam rangkaian agenda strategis yang lahir dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Skema ini juga menunjukkan bahwa sektor kehutanan dapat masuk ke instrumen ekonomi hijau dengan pendekatan yang lebih terukur.
Sinergi antarlembaga jadi kunci
Friderica menilai keberhasilan pengembangan perdagangan karbon tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Kehutanan, OJK, kementerian dan lembaga terkait, serta pelaku usaha perlu bergerak bersama agar pasar karbon nasional tumbuh dengan kuat.
Sinergi itu dinilai penting untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investor global sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di saat yang sama, pengelolaan yang baik juga dibutuhkan agar keberlanjutan hutan Indonesia tetap terjaga.
Friderica juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kehutanan dalam mendorong ekonomi hijau lewat sektor kehutanan. Ia menyebut kolaborasi yang solid menunjukkan bahwa kebijakan besar dapat berjalan ketika ada kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak.
