Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat untuk mendukung target 400 ribu unit bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dorongan itu disampaikan saat rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Pesan utamanya sederhana, data calon penerima sudah ada, tetapi verifikasi di lapangan masih menjadi kunci agar bantuan tidak meleset dari sasaran. Sejumlah daerah juga disebut belum memberi perhatian khusus terhadap percepatan program ini.
Verifikasi Jadi Penentu Lolos Tidaknya Penerima
Mendagri menegaskan bahwa usulan yang masuk tidak bisa langsung diproses tanpa pengecekan kelayakan. Menurutnya, masih ada data calon penerima yang perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria, sementara sebagian data lain baru diajukan oleh daerah.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak asal mengusulkan data. Bila kuota di suatu daerah tidak terisi penuh karena syarat tidak terpenuhi, jatah itu bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Target BSPS | 400 ribu unit bedah rumah |
| Status data | Sudah tersedia, tetapi masih perlu verifikasi |
| Tantangan utama | Masih ada calon penerima yang belum memenuhi kriteria |
| Peran Pemda | Memastikan usulan layak dan mempercepat pendataan |
“Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 rumah, ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 rumah, ya sudah 150 rumah lain-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Beritasatu.com melaporkan, arahan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin proses BSPS tidak tersendat di tahap administrasi. Fokusnya ada pada kecepatan verifikasi agar target nasional tetap bisa dikejar tanpa mengorbankan ketepatan penerima.
Kolaborasi dengan BPS Diminta Diperkuat
Untuk mempercepat pendataan dan verifikasi, Mendagri meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik di masing-masing kabupaten dan kota. Langkah ini diharapkan membantu petugas di wilayah turun langsung ke lapangan untuk memastikan calon penerima benar-benar memenuhi syarat.
Ia menilai, keterlibatan daerah dan BPS penting agar data yang dikumpulkan tidak berhenti di meja administrasi. Dengan verifikasi yang lebih rapi, program dapat dieksekusi lebih cepat dan tepat sasaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Kegiatan itu juga diikuti secara daring oleh para Kepala BPS kabupaten/kota serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia.
Dampak yang Diharapkan di Daerah
Mendagri menyebut percepatan BSPS bukan hanya soal pembangunan rumah layak huni. Program ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi yang lebih luas di daerah, mulai dari penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga pergerakan ekonomi lokal.
Di sisi lain, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni agar memperoleh hunian yang lebih baik. Karena itu, ia meminta daerah ikut aktif mengumpulkan data dan membantu proses verifikasi agar target 400 ribu unit dapat dikejar sesuai rencana.