Pemerintah tengah berpacu menghitung kebutuhan BBM untuk nelayan yang diperkirakan melonjak hingga sekitar 400 ribu kiloliter sampai akhir tahun 2026. Di saat yang sama, skema harga dan penyaluran BBM untuk sektor perikanan itu belum diputuskan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pembahasan masih berlangsung untuk memastikan kebutuhan riil nelayan sekaligus kesiapan pasokannya. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (13/7/2026).
Kebutuhan dan Pasokan Masih Dihitung
Menurut Yuliot, pemerintah belum ingin terburu-buru menetapkan kebijakan sebelum angka kebutuhan dan suplai benar-benar jelas. Ia menyebut tambahan BBM yang dibutuhkan sektor nelayan mencapai sekitar 400 ribu kiloliter lagi.
“Mengenai ketersediaan BBM untuk nelayan, kami sedang menghitung berapa kebutuhan riil mereka dan bagaimana kesiapan pasokannya sampai akhir tahun. Untuk sektor nelayan ini, kita membutuhkan sekitar 400 ribu kiloliter lagi,” ujar Yuliot.
Ia juga menegaskan bahwa harga BBM untuk nelayan masih dalam tahap pembahasan. “Untuk masalah harga, saat ini belum diputuskan,” tuturnya.
| Isu | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Kebutuhan tambahan BBM nelayan | Diperkirakan 400 ribu KL | Target pemenuhan hingga akhir tahun 2026 |
| Harga BBM nelayan | Belum diputuskan | Masih dibahas pemerintah |
| Skema kebijakan | 2 opsi | Subsidi untuk kapal di bawah 30 GT dan non-subsidi untuk kapal di atas 30 GT |
Dua Skema yang Sedang Dibahas
Pemerintah saat ini menimbang dua jalur utama untuk sektor ini. Skema pertama adalah BBM bersubsidi untuk kapal nelayan berukuran di bawah 30 Gross Ton, sedangkan skema kedua adalah BBM non-subsidi untuk kapal di atas 30 GT.
Yuliot mengatakan keputusan akhir masih menunggu pembahasan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk BBM non-subsidi, harga di lapangan saat ini disebut masih mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.
Di tengah pembahasan itu, kebutuhan energi bagi nelayan menjadi perhatian karena langsung berkaitan dengan operasi melaut dan biaya usaha. Kepastian pasokan dan skema harga akan menentukan seberapa besar beban yang harus ditanggung para nelayan di lapangan.
Agenda Besar Menyejahterakan Nelayan
Isu BBM ini juga berkaitan dengan janji pemerintah untuk memperkuat fasilitas bagi komunitas nelayan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun instalasi pembuatan es batu di setiap desa nelayan, sekaligus ruang cold storage pendingin.
Prabowo juga menyinggung rencana pembangunan SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan. Menurutnya, banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan solar, sehingga akses energi menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan mereka.
Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), Prabowo mengatakan, “Kita akan bikin SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka diujungnya akan menguasai lautan kita.”
Prabowo juga menyebut program besar untuk menyejahterakan nelayan adalah pembangunan kampung nelayan. Ia menargetkan 5.000 kampung nelayan terbangun dalam 3 tahun ke depan, dengan 1.386 desa nelayan direncanakan diresmikan pada tahun ini.
Liputan6.com melaporkan bahwa perhatian pemerintah terhadap nelayan kini bergerak dari kebutuhan dasar energi sampai pembangunan fasilitas pendukung. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa BBM, es batu, cold storage, dan SPBU khusus nelayan sedang ditempatkan dalam satu kerangka pemberdayaan yang lebih luas.