Pemerintah masih mengkaji pemberian harga khusus BBM bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, terutama untuk kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT. Kebijakan ini muncul di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih bergejolak.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan itu akan lebih dulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Airlangga menegaskan keputusan soal harga khusus BBM bagi nelayan belum diambil dan masih menunggu arahan presiden.
Nelayan kecil sudah mendapat subsidi
Airlangga menjelaskan bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT selama ini sudah menerima subsidi BBM dengan harga Rp 6.800 per liter. Fokus kajian pemerintah saat ini berbeda, karena menyasar kelompok nelayan dengan kapal berkapasitas di atas 30 GT sampai 200 GT.
Kelompok itu selama ini masih membeli BBM dengan harga industri. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan skema baru agar biaya operasional kapal perikanan besar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
| Kelompok | Kapasitas Kapal | Status BBM |
|---|---|---|
| Nelayan kecil | Di bawah 30 GT | Sudah mendapat subsidi Rp 6.800 per liter |
| Nelayan dan pelaku usaha perikanan yang dikaji | 30 GT hingga 200 GT | Masih dalam pembahasan harga khusus BBM |
Alasan utama masih berputar di harga minyak
Menurut Airlangga, rencana pemberian harga khusus BBM itu dipicu oleh kondisi harga minyak yang belum stabil. Ia menyebut volatilitas harga minyak sebagai alasan utama pemerintah menahan keputusan sampai kajian selesai.
“Selalu (disebabkan harga minyak) karena harga (minyak) terlalu bergejolak,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah menjelaskan adanya permintaan harga BBM khusus dari para nelayan dan kapal perikanan besar. Menurut dia, pemerintah tengah mengkaji harga BBM yang dikhususkan bagi nelayan dengan kapasitas kapal 30 hingga 200 GT.
Trenggono mengatakan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT selama ini masih membeli BBM dengan harga industri. Ia juga menyebut kebutuhan nelayan besar itu sudah masuk dalam pembahasan pemerintah, meski tetap harus dihitung lebih dulu agar skemanya tepat.
“Yang paling penting, keinginan para nelayan besar yang (kapasitas kapalnya) 30 GT sampai 200 GT itu, supaya mereka bisa dapat harga yang mereka inginkan. Mereka usul, mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan,” ujarnya.