Pembiayaan untuk UMKM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menyebut penyaluran dana sudah mencapai Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha. Angka itu menunjukkan skala dukungan yang besar, terutama bagi usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini paling sulit menjangkau layanan perbankan.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan capaian itu saat membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun Alun Kidul Yogyakarta, Kamis (16/7) sore. Ia menyebut penyaluran dilakukan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sejak 2017 sampai Juni 2026.
Fokus Pada Pelaku Yang Belum Terlayani Bank
Dalam pernyataannya, Purbaya mengapresiasi PIP karena telah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Menurut dia, akses permodalan menjadi faktor penting untuk menumbuhkan dan menguatkan ekonomi masyarakat.
Indonesia memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM. Lebih dari 67% di antaranya merupakan usaha mikro yang selama ini menjadi penopang besar aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.
Ia juga menekankan besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Menurut Purbaya, sektor ini menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja.
| Indikator | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Penyaluran pembiayaan PIP | Rp65 triliun | Sejak 2017 sampai Juni 2026 |
| Pelaku usaha penerima | 14,9 juta | Pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau perbankan |
| Total pelaku UMKM di Indonesia | 66,5 juta | Data yang disampaikan Menkeu |
| Porsi usaha mikro | Lebih dari 67% | Bagian terbesar dari UMKM |
| Kontribusi ke PDB | Lebih dari 60% | Sumbangan UMKM terhadap ekonomi nasional |
| Tenaga kerja terserap | Hampir 117 juta | Serapan kerja dari sektor UMKM |
Usaha Mikro Paling Rentan Saat Tekanan Meningkat
Purbaya mengatakan usaha mikro dan ultra mikro merupakan kelompok yang paling cepat terdampak ketika harga bahan baku naik, permintaan turun, distribusi terganggu, atau ada kebutuhan mendadak. Mereka tidak memiliki bantalan yang tebal untuk menahan tekanan semacam itu.
Karena itu, pemerintah melalui PIP menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dari sebelumnya 22,5% menjadi 8%. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk membuat akses pembiayaan lebih ringan bagi kelompok usaha kecil.
Di sisi lain, Purbaya juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilai tangguh. Pada triwulan pertama 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% dan menjadi yang tertinggi sejak 2014.
Ia menambahkan bahwa pada periode yang sama, ekonomi Yogyakarta tumbuh 5,8%. Meski begitu, menurut dia, masyarakat umumnya lebih melihat dampak langsung seperti warung ramai atau tidak, hasil tani ada pasarnya atau tidak, serta penghasilan cukup atau tidak.
Karena itu, APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional, termasuk pemberdayaan UMKM. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha kecil tetap menjadi bagian penting dari strategi ekonomi pemerintah.
