Rencana menghentikan penerimaan makan bergizi gratis bagi siswa dari keluarga mampu masih berada di tahap kajian. Pemerintah ingin memastikan manfaat program lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengkaji kemungkinan penataan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk siswa yang berasal dari keluarga pada desil 8 hingga 10. Kelompok tersebut merujuk pada lapisan keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dalam pemetaan sosial ekonomi.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan hasil kajian belum dapat disampaikan karena pembahasan masih berlangsung. Presiden Prabowo Subianto memberi waktu maksimal satu bulan kepada BGN untuk membenahi tata kelola program tersebut.
“Memang sudah ada wacana, tapi masih kami kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai ya,” ujar Trenggono setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).
Menurut Trenggono, penataan penerima manfaat menjadi perhatian utama dalam masa pembenahan itu. “Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas. Jadi, disesuaikan nanti ya,” katanya.
Prioritas untuk Kelompok yang Membutuhkan
Arah penataan MBG sebelumnya juga disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Ia mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan agar program ini mengutamakan penerima yang paling membutuhkan.
Kelompok dari desil bawah serta wilayah tertinggal menjadi perhatian dalam pengkajian tersebut. Daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi juga disebut sebagai sasaran yang perlu diprioritaskan.
| Kelompok atau Wilayah | Arah Penataan MBG |
|---|---|
| Keluarga desil 8 sampai 10 | Masih dikaji kemungkinan tidak lagi menerima program |
| Kelompok desil bawah | Menjadi prioritas penerima manfaat |
| Daerah tertinggal | Diprioritaskan dalam penyaluran |
| Daerah dengan stunting tinggi | Diarahkan untuk tetap mendapat perhatian program |
Agustina menegaskan efisiensi perlu diterapkan pada kelompok yang dinilai tidak lagi harus menerima MBG. “Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Namun, kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. BGN juga membahas situasi di sekolah yang memiliki latar belakang siswa sangat beragam.
Aspek Psikologis Siswa Ikut Dipertimbangkan
Menurut Agustina, sebuah sekolah dapat memiliki komposisi siswa dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas secara berimbang. Kondisi itu membuat penentuan penerima tidak bisa hanya dilihat dari kategori desil secara terpisah.
Ia mencontohkan sekolah yang memiliki sekitar 50 persen murid dari desil menengah ke bawah dan 50 persen lainnya dari kelompok sedikit lebih tinggi. Dalam kondisi demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak psikologis apabila sebagian siswa menerima makanan sementara lainnya tidak.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” ucapnya.
Penataan penerima manfaat menjadi fokus pemerintah selama satu bulan ke depan. BGN akan mengkaji dinamika di lapangan sebelum menyampaikan keputusan mengenai skema MBG bagi siswa dari keluarga mampu.
