Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase percepatan untuk mengejar target sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Target tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dan kini ditopang pengerjaan puluhan proyek fisik.
Taruhannya bukan hanya penyelesaian bangunan pemerintahan, melainkan kesiapan kawasan agar dapat menjalankan fungsi pusat pemerintahan nasional. Otorita IKN mengandalkan kombinasi dana APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta untuk mempercepat proyek.
40 Paket Fisik Jadi Fokus Otorita IKN
Otorita IKN saat ini menangani 40 paket pekerjaan fisik dengan status yang berbeda-beda. Sebanyak 16 paket disiapkan memasuki proses lelang, sembilan paket telah rampung sepanjang 2025, dan 15 paket masih berada dalam tahap konstruksi.
| Pengelola | Total Paket | Status Pekerjaan |
|---|---|---|
| Otorita IKN | 40 paket | 16 persiapan lelang, 9 selesai, 15 konstruksi |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 90 paket | 78 selesai, 12 konstruksi |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 12 paket | 11 selesai, 1 konstruksi |
Proyek yang dikelola Otorita IKN mencakup gedung perkantoran, kawasan yudikatif, serta kawasan legislatif. Pekerjaan lain meliputi jaringan jalan, embung, kolam retensi, dan jaringan perpipaan air minum.
Infrastruktur tersebut menjadi fondasi bagi operasional kawasan inti pemerintahan. Ketersediaan air, akses jalan, dan fasilitas pemerintahan diposisikan sebagai kebutuhan yang harus berjalan beriringan menjelang 2028.
Proyek Jalan dan Hunian Terus Berjalan
Kementerian Pekerjaan Umum menangani porsi pekerjaan yang lebih besar, yakni 90 paket proyek. Dari jumlah itu, 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dikerjakan, termasuk Jalan Tol IKN serta Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Kedua proyek tersebut berkaitan dengan akses menuju kawasan ibu kota baru. Penyelesaiannya menjadi bagian dari penguatan konektivitas saat aktivitas pemerintahan dan permukiman di IKN terus disiapkan.
Di sektor hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pekerjaan. Sebelas paket sudah selesai, sementara satu paket rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih dalam proses konstruksi.
KPBU juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan jaringan jalan. Terdapat 13 proyek prakarsa KPBU, terdiri dari tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek sektor jalan.
Agenda pembangunan berikutnya mencakup 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk. Selain itu, PT Nindya Karya akan membangun delapan menara rumah susun untuk mendukung kebutuhan hunian di kawasan baru tersebut.
Investasi Swasta Mulai Mengisi Kawasan IKN
Peran swasta juga semakin terlihat dengan adanya 67 Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati untuk pengembangan IKN. Dari kerja sama itu, sembilan proyek sudah rampung dan enam proyek lain sedang memasuki tahap konstruksi.
Enam proyek swasta yang berjalan mencakup Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Teras by Plataran. Proyek lainnya adalah apartemen PT Star Bright International Investment, kawasan mixed-use PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Keterlibatan investor memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar anggaran negara. Namun, pelaksanaan proyek tetap memerlukan koordinasi agar pembangunan dari berbagai skema dapat memenuhi jadwal dan standar yang sama.
Menurut www.viva.co.id, evaluasi bersama kementerian, investor, dan penyedia jasa konstruksi digelar di Multifunction Hall Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, pada 14 Juli 2026. Forum tersebut digunakan untuk menyelaraskan isu strategis sekaligus mengatasi kendala di lapangan.
Target Cepat Tetap Dibayangi Tuntutan Keselamatan
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa percepatan tidak boleh mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Ia meminta pengawasan keselamatan diperketat di seluruh proyek yang sedang berjalan.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki.
Penekanan pada kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan menjadi arah pembangunan kawasan tersebut. Evaluasi rutin diharapkan menjaga proyek APBN, KPBU, dan investasi swasta tetap bergerak sesuai mutu serta jadwal menuju target 2028.
