Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2026 sementara dipangkas Rp 39 triliun, dari rencana awal Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut angka itu belum final karena penataan ulang penerima manfaat dan tata kelola masih berjalan.
Perubahan anggaran ini terjadi saat BGN menyiapkan penyisiran data penerima MBG yang jumlahnya mencapai 62,7 juta orang. Pemerintah juga menaruh perhatian pada sinkronisasi distribusi makanan ke sekolah agar layanan tidak tumpang tindih.
Anggaran Sementara Masih Bisa Berubah
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah menyatakan efisiensi menjadi Rp 229 triliun masih bersifat sementara. Menurut dia, ruang penghematan lebih lanjut dapat muncul setelah proses refocusing penerima manfaat diselesaikan.
“Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp 268 triliun itu menjadi Rp 229 triliun, sementara,” kata Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN, Selasa (21/7/2026). Ia menambahkan bahwa penyelesaian ulang penerima manfaat dan perubahan tata kelola masih menjadi bagian dari proses tersebut.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Anggaran awal MBG 2026 | Rp 268 triliun | Rencana anggaran sebelum efisiensi sementara |
| Anggaran setelah efisiensi | Rp 229 triliun | Masih dapat berubah setelah penataan ulang |
| Selisih pengurangan | Rp 39 triliun | Hasil efisiensi sementara yang disampaikan BGN |
Angka Rp 229 triliun bukan target efisiensi akhir yang ditetapkan BGN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan lembaganya tidak menjadikan besaran penghematan sebagai fokus utama dalam pembenahan program.
Fokus saat ini diarahkan pada penyelarasan distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah tersebut dipandang penting agar satu sekolah tidak menerima layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda.
Distribusi Sekolah Jadi Sorotan
BGN menemukan adanya sekolah yang dilayani oleh dua SPPG sekaligus. Dalam kasus yang disampaikan Agustina, siswa kelas 1 hingga kelas 3 dilayani SPPG A, sedangkan kelas 4 hingga kelas 6 dilayani SPPG B.
Temuan itu muncul ketika data layanan disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. “Begitu disandingin sama Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh ya,” ujar Agustina.
Kondisi tersebut menjadi alasan BGN untuk memperdalam sinkronisasi penyaluran program. Penataan distribusi diperlukan agar cakupan penerima di sekolah dapat diperiksa secara lebih akurat.
Selain membenahi jalur penyaluran, BGN juga diminta menyisir kembali data penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan kepada BGN untuk mempertajam tata kelola MBG.
Jumlah penerima manfaat yang akan dikaji kembali mencapai 62,7 juta. Hasil penyisiran itu dinilai berpotensi memengaruhi kebutuhan anggaran secara otomatis.
“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelola, diberi waktu sebulan,” kata Agustina, seperti dilaporkan finance.detik.com. Ia meyakini hasil penyisiran terhadap data 62,7 juta penerima akan mengikuti proses pembenahan tersebut.
Refocusing Penerima Menentukan Kebutuhan Dana
Refocusing penerima manfaat menjadi salah satu faktor yang membuat angka anggaran MBG 2026 belum bersifat tetap. BGN masih menghitung kebutuhan program setelah data penerima dan mekanisme layanan diperiksa kembali.
Dengan demikian, pemangkasan dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun merupakan posisi sementara dalam proses efisiensi. Besaran akhir anggaran akan bergantung pada hasil penyisiran penerima manfaat serta perubahan tata kelola distribusi MBG.