Indonesia memiliki surplus hidrogen sekitar 125 ton per tahun dari produksi pembangkit listrik PLN. Volume yang belum dimanfaatkan itu membuka peluang baru bagi pengembangan transportasi berbasis hidrogen, termasuk untuk armada bus TransJakarta.
PLN memproduksi sekitar 200 ton hidrogen setiap tahun, tetapi yang digunakan baru mencapai 75 ton. Direktur Utama PLN Darmawan menyebut sisa produksi tersebut masih menganggur dan perlu segera dicari jalur pemanfaatannya.
| Komponen | Volume per Tahun | Status |
|---|---|---|
| Produksi hidrogen PLN | 200 ton | Hasil produksi pembangkit |
| Hidrogen yang digunakan | 75 ton | Dipakai untuk sistem pendingin |
| Surplus hidrogen | 125 ton | Belum dimanfaatkan |
Hidrogen tersebut dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit PLN dan selama ini dipakai dalam sistem pendingin pembangkit. Karena pemakaian internal belum menyerap seluruh produksi, PLN melihat kebutuhan transportasi sebagai salah satu ruang pemanfaatan yang potensial.
Darmawan menyampaikan gagasan itu saat pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di Jakarta pada 21 Juli 2026. PLN mendorong pembangunan Hydrogen Refueling Station atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen sebagai bagian dari rantai pasok kendaraan hidrogen.
Menurut Darmawan, PLN telah menjalin kolaborasi dengan Pertamina untuk menyiapkan ekosistem pengisian hidrogen. Stasiun pengisian disebut sudah siap digunakan, sedangkan tantangan berikutnya adalah ketersediaan kendaraan yang dapat memanfaatkan bahan bakar tersebut.
Peluang untuk Bus TransJakarta
PLN meminta dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membicarakan kemungkinan penggunaan hidrogen pada bus TransJakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema ini dapat menjadi cara menyerap surplus produksi sekaligus menguji penggunaan hidrogen di transportasi publik.
Darmawan mengatakan PLN telah berdiskusi dengan pabrikan kendaraan dari Jepang, Jerman, dan China mengenai ketersediaan bus hidrogen. Jika pemerintah memutuskan memakai hidrogen di sektor transportasi, PLN dan Pertamina disebut siap berkolaborasi dalam penyediaan armada busnya.
Kolaborasi tersebut dirancang bukan hanya pada penyediaan bahan bakar, tetapi juga kendaraan yang akan menggunakannya. Darmawan membayangkan transportasi berbasis hidrogen dibangun bersama oleh Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina.
Biaya Masih Lebih Tinggi dari B50
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui biaya operasional kendaraan besar berbahan bakar hidrogen saat ini masih lebih mahal dibandingkan B50 non-subsidi. Ia menyebut hasil kajian kementerian menunjukkan harga hidrogen masih berada di atas biaya penggunaan bahan bakar tersebut.
Bahlil menjelaskan harga B50 non-PSO untuk sektor industri sekitar Rp18.600 per liter. Pada bus besar, satu liter B50 dapat digunakan untuk jarak sekitar 3,5 hingga 4 kilometer, sementara biaya penggunaan hidrogen masih lebih tinggi.
Meski begitu, Bahlil menilai posisi harga hidrogen dapat berubah apabila teknologi yang lebih efisien ditemukan. Ia juga mengaitkan prospek daya saing hidrogen dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu serta tantangan memperoleh minyak dari blok-blok baru.
“Tidak lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dibandingkan sumber-sumber BBM minyak lainnya,” ujar Bahlil dalam acara GHES 2026 di JICC Senayan, Jakarta. Ia menilai efisiensi teknologi menjadi kunci agar transisi ke bahan bakar hidrogen dapat diterima pasar.
Peta Jalan hingga 2060
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan peta jalan nasional hidrogen dan amonia telah menetapkan empat sektor pemanfaatan utama. Sektor tersebut mencakup industri, transportasi, pembangkit listrik, serta komoditas ekspor.
| Periode | Fase Pengembangan | Arah Utama |
|---|---|---|
| 2025-2034 | Inisiasi, pengembangan, dan integrasi | Membangun pemanfaatan awal ekosistem |
| 2045-2060 | Akselerasi dan keberlanjutan | Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi hidrogen global |
Peta jalan itu memuat langkah konkret, target, tonggak terukur, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Pemerintah menempatkan pengembangan hidrogen sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Pengembangan pasar domestik juga diarahkan untuk mendukung target dekarbonisasi dan memperluas peluang ekspor hidrogen beserta turunannya. Dalam konteks tersebut, surplus produksi dari PLN dapat menjadi salah satu modal awal untuk membangun permintaan hidrogen di dalam negeri.
