Sudaryono mengawali tugasnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dengan pesan keras: tidak ada ruang bagi korupsi, kecurangan, maupun praktik “hanky panky”. Ia menegaskan seluruh penggunaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sikap itu menempatkan pembenahan tata kelola sebagai prioritas awal di lingkungan BGN. Sudaryono ingin setiap proses kerja berjalan melalui sistem yang jelas, bukan lewat kesepakatan personal di balik layar.
“Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi dan hanky panky dan copet-copetan,” kata Sudaryono usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Istilah “hanky panky” yang disampaikan Sudaryono merujuk pada tindakan curang, tipu daya, hingga penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penegasan tersebut diarahkan untuk menjaga pelaksanaan program pemerintah tetap sesuai tujuan dan tidak menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan.
Anggaran MBG Harus Tepat Sasaran
Program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, Sudaryono menilai setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar dipakai untuk kebutuhan penerima manfaat.
Sasaran program tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Pengelolaan anggaran, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus memastikan manfaat program sampai kepada kelompok yang dituju.
Sudaryono juga menyoroti proses kerja yang masih tertutup atau dikerjakan secara manual. Ia menginginkan pencatatan yang lebih terdokumentasi agar setiap tahapan dapat ditelusuri dan diawasi.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa praktik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi di BGN. Sudaryono menekankan seluruh kegiatan harus berlangsung “terang benderang” agar dapat dilihat dan dinilai secara terbuka.
Bukan Lagi Urusan Kedekatan Personal
Selain memperketat transparansi anggaran, Sudaryono meminta penyelesaian persoalan di BGN ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku. Ia tidak ingin urusan pekerjaan bergantung pada kedekatan dengan individu tertentu.
Pesan itu juga ditujukan kepada pihak-pihak yang mengenalnya. Sudaryono meminta agar tidak ada harapan memperoleh perlakuan khusus dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan BGN.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem,” kata Sudaryono. Ia menegaskan pendekatan trust in person dan pembicaraan di ruang tertutup harus ditinggalkan.
Menurut Sudaryono, pembahasan mengenai pekerjaan seharusnya dilakukan di ruang yang terbuka dan transparan. Dengan cara itu, proses tindak lanjut maupun pengambilan keputusan dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan.
Membuka Ruang Laporan Masyarakat
Sudaryono mengakui dirinya dan jajaran Badan Gizi Nasional tidak dapat bekerja sendiri untuk menjaga program tetap bersih. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, ide baru, maupun laporan atas kejanggalan yang ditemukan.
Masukan tersebut, menurutnya, akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. “Kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan di luar negeri.
