Mayoritas aparatur sipil negara di Kementerian Pekerjaan Umum memang bekerja di luar Jakarta, mengikuti sebaran proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan kondisi tersebut membuat mutasi maupun penempatan di daerah tidak boleh dipandang sebagai bentuk hukuman.
Penegasan itu muncul di tengah langkah rotasi pegawai yang dilakukan Kementerian PU, termasuk setelah muncul temuan indikasi pelanggaran disiplin internal. Dody menyatakan perpindahan jabatan dan wilayah kerja tetap merupakan bagian normal dari pembinaan ASN berdasarkan kebutuhan organisasi serta evaluasi kinerja.
Hanya Sekitar 4.000 ASN Bertugas di Jakarta
Kementerian PU memiliki sekitar 38.000 ASN, sedangkan pegawai yang bertugas di kantor pusat Jakarta hanya sekitar 4.000 orang. Artinya, sebagian besar personel menjalankan tugas di daerah, dari Sabang hingga Merauke.
| Data Kementerian PU | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Total ASN | Sekitar 38.000 orang | Seluruh lingkungan Kementerian PU |
| ASN di kantor pusat Jakarta | Sekitar 4.000 orang | Sebagian kecil dari total pegawai |
| Indikasi transaksi judi online | Sekitar 6.000 orang | Berdasarkan data PPATK |
| Indikasi manipulasi absensi | Sekitar 3.000-4.000 orang | Ditemukan setelah pengawasan diperketat |
Dody menilai tidak ada alasan untuk menganggap penugasan di ibu kota lebih istimewa dibandingkan pekerjaan di daerah. Setiap posisi, menurutnya, memiliki peran yang sama penting dalam memastikan infrastruktur nasional dibangun dan dirawat.
“Mutasi itu menurut saya barang yang biasa. Pegawai PU memang tugasnya tidak di Jakarta. ASN harus bersedia ditempatkan di mana saja karena tugas Kementerian PU membangun dan merawat infrastruktur di seluruh Indonesia,” kata Dody di Kantor Kementerian PU pada Rabu, 22 Juli 2026.
Ia menyebut Kementerian PU dapat mengukur kinerja pegawai secara mandiri sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku. Karena itu, Mutasi ASN dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja maupun sebagai bagian dari evaluasi organisasi.
Rotasi Dinilai Penting untuk Menjaga Integritas
Selain kebutuhan penugasan, Dody memandang rotasi jabatan penting bagi unit-unit yang mengelola anggaran negara dalam jumlah besar. Pegawai dinilai sebaiknya tidak menempati posisi yang sama terlalu lama agar profesionalisme dan integritas tetap terjaga.
Menurut Dody, rotasi juga dapat memperluas kemampuan pegawai serta menjaga organisasi tetap sehat. Ia menyebut dari sisi audit, seseorang idealnya tidak duduk pada jabatan yang sama lebih dari dua tahun.
“Menurut saya, dari sisi audit, seseorang sebaiknya tidak duduk di satu posisi lebih dari dua tahun. Rotasi diperlukan agar kemampuan ASN terus berkembang dan organisasi tetap sehat,” ujarnya.
Di lingkungan Kementerian PU, kebijakan rotasi turut mendapat perhatian setelah adanya dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan ribuan pegawai. Temuan tersebut mencakup indikasi transaksi judi online dan manipulasi absensi elektronik internal.
Data PPATK dan Temuan Absensi Elektronik
Dody sebelumnya mengungkap sekitar 6.000 pegawai terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Angka itu disebut setara sekitar 15 persen dari total pegawai di kementerian tersebut.
“Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” tegas Dody Hanggodo dalam keterangan resmi pada Kamis, 16 Juli 2026. Namun, ia belum memerinci nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap para pegawai yang terindikasi.
Ia juga belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah menerima sanksi disiplin atau kasus yang diteruskan kepada aparat penegak hukum. Menurut Dody, lemahnya penindakan pada masa sebelumnya membuat sejumlah pelanggaran berlarut-larut di internal kementerian.
Masalah lain yang disorot adalah dugaan manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Praktik itu terungkap setelah sistem absensi internal diperbaiki secara menyeluruh dan pengawasannya diperketat.
Dody menyebut pengawasan sebelumnya menghadapi hambatan akibat hubungan pertemanan dan ikatan kelompok di antara pegawai. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pemeriksaan pelanggaran kerap tidak berlanjut hingga tahap penindakan tegas.
Hingga kini, modus spesifik manipulasi absensi belum diungkap secara rinci. Kementerian PU juga belum menjelaskan apakah angka ribuan pegawai tersebut merupakan temuan dalam satu periode tertentu atau akumulasi dari beberapa pemeriksaan.
