Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sinergi kerja sama strategis dalam mengembangkan sektor jasa keuangan serta kehutanan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) yang dilaksanakan di Bandar Lampung pada Jumat, 29 Agustus 2024. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan integrasi kebijakan, produk, dan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses keuangan khususnya bagi pengelola Perhutanan Sosial.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk mengoptimalkan nilai ekonomi karbon dari hutan, terutama dalam kerangka menjaga keberlanjutan dan kelestarian kawasan perhutanan sosial di Indonesia. Mahendra menekankan poin penting dalam MoU, yakni peningkatan literasi dan edukasi keuangan yang dapat memperkuat akses pembiayaan dari sektor jasa keuangan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan harapannya agar para petani hutan yang tergabung dalam Perhutanan Sosial dapat memperoleh kemudahan akses modal. "Melalui nota kesepahaman ini, para petani yang telah mengelola kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan akses permodalan, terutama dari perbankan," jelas Raja Antoni. Ia juga menyoroti delapan area kerja sama utama yang menjadi fokus kolaborasi antara Kemenhut dan OJK.
Ruang Lingkup Kerja Sama
Nota Kesepahaman terbaru ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 mengenai penataan tugas dan fungsi kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029. Kerja sama ini mencakup delapan bidang utama:
- Pengembangan bauran kebijakan antara sektor jasa keuangan dan kehutanan
- Pengembangan produk, jasa, serta infrastruktur keuangan berkelanjutan
- Penyediaan tenaga ahli dan narasumber di bidang kehutanan serta sektor jasa keuangan
- Penyusunan kajian dan penelitian terkait
- Penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan informasi
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kehutanan
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia
- Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama
Upaya Menguatkan Perhutanan Sosial dan Potensi Nilai Ekonomi Karbon
Rangkaian kegiatan penandatanganan NK juga meliputi kunjungan lapangan (site visit) ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman di Kabupaten Pesawaran. Dalam kunjungan tersebut, para pejabat OJK dan Kemenhut berdialog langsung dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), meninjau komoditas unggulan yang mereka hasilkan, serta membahas potensi pengembangan nilai ekonomi karbon.
Selain itu, seminar nasional diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber dari OJK, Kemenhut, Pemerintah Provinsi Lampung, dan KUPS. Seminar ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang pengembangan Nilai Ekonomi Karbon dari kawasan perhutanan sosial. Diharapkan pemanfaatan ekosistem nilai karbon bisa berjalan beriringan dengan pengelolaan komoditas unggulan yang telah ada tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Mendorong Keuangan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani Hutan
Kolaborasi antara OJK dan Kemenhut juga menandai komitmen kedua lembaga untuk mendukung pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan sambil mempromosikan inklusi keuangan di sektor ini. Melalui penyediaan data, pelatihan SDM, serta pengembangan produk keuangan berkelanjutan, diharapkan para pelaku perhutanan sosial dapat lebih mudah mengakses modal, sehingga perekonomian mereka meningkat dan kelestarian hutan tetap terjaga.
Keberhasilan inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model dalam menciptakan ekosistem keuangan hijau yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga perannya dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan nilai ekonomi karbon sebagai sumber pendapatan baru. Dengan demikian, sinergi sektor jasa keuangan dan kehutanan ini membuka peluang besar bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah perhutanan sosial yang selama ini kurang tersentuh oleh sistem permodalan formal.
