Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mengungkapkan bahwa kegaduhan di sektor pangan, khususnya terkait produksi dan distribusi beras, disebabkan oleh orientasi kebijakan Kementerian Pertanian yang masih berfokus pada proyek ketimbang solusi nyata bagi petani dan masyarakat. Ia menilai lemahnya koordinasi antarlembaga dan kebijakan yang tidak sesuai kondisi lapangan turut memperparah situasi ini.
Proyek Cetak Sawah dan Koordinasi Antarlembaga yang Lemah
Firman menyatakan bahwa sejumlah program cetak sawah yang dijalankan Kementerian Pertanian selama ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, program tersebut kerap menimbulkan masalah baru, seperti beralihnya fungsi irigasi teknis yang sudah ada tanpa penanganan yang memadai. Menurutnya, hal ini menggambarkan bahwa Kementan lebih fokus menghasilkan proyek semata daripada memecahkan masalah fundamental di lapangan.
Lebih jauh, dia menyoroti tumpang tindihnya kebijakan pangan karena keterlibatan setidaknya lima lembaga dalam urusan pengelolaan beras. Koordinasi yang tidak berjalan efektif membuat solusi jangka panjang sulit tercapai. Firman mengungkapkan, “Tugas utama Kementan adalah menghasilkan pangan sebanyak mungkin. Urusan distribusi dan perdagangan seharusnya diserahkan pada lembaga lain yang berwenang.”
Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Tidak Relevan
Salah satu kebijakan yang mendapat kritik adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium yang dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata di pasar. Saat ini, harga gabah mencapai Rp8.000 per kilogram, namun harga HET beras premium masih dipertahankan di angka Rp14.900 per kilogram. Firman menekan bahwa menaikkan HET tanpa didukung kajian menyeluruh justru menambah persoalan, karena akar masalah sebenarnya terletak pada rendahnya produksi dan kurangnya dukungan terhadap petani serta penggilingan padi.
Perbandingan dengan Sistem Pertanian Vietnam
Sebagai pembanding, Firman menyebut keberhasilan Vietnam yang meskipun memiliki luas lahan pertanian lebih kecil, mampu memproduksi beras dalam jumlah besar. Keberhasilan tersebut didukung oleh perlindungan kuat terhadap petani serta penerapan teknologi pertanian yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pangan sangat bergantung pada kebijakan yang berpihak kepada petani dan pengelolaan sumber daya yang efisien.
Ancaman Ketergantungan Impor dan Pentingnya Reformasi
Firman mengingatkan bahwa tanpa perubahan struktural dan reformasi kebijakan yang mendasar, Indonesia akan terus menghadapi ketergantungan impor beras. Situasi ini berpotensi membuat petani lokal semakin terpinggirkan dan kedaulatan pangan hanyalah sekadar slogan tanpa implementasi nyata di lapangan.
Pengamat tersebut menegaskan pentingnya Kementerian Pertanian untuk memfokuskan fungsi utamanya pada peningkatan produksi pangan dalam negeri. Proses distribusi dan perdagangan sebaiknya menjadi tanggung jawab lembaga yang memang memiliki otoritas di bidang tersebut agar tidak terjadi kekacauan kebijakan yang berujung pada kegaduhan harga dan kelangkaan pangan.
Solusi Berbasis Dukungan Petani dan Teknologi
Untuk mengatasi masalah yang ada, perlu ada sinergi antar lembaga dan fokus yang jelas dari setiap instansi terkait. Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada pemberdayaan petani melalui dukungan teknologi modern, perbaikan infrastruktur pertanian, dan kebijakan yang memberikan keuntungan langsung kepada petani. Langkah-langkah tersebut sangat penting agar produksi pangan nasional meningkat dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang tepat, termasuk penataan ulang kebijakan harga dan perbaikan koordinasi antar lembaga, diharapkan ketegangan di sektor pangan segera mereda. Langkah ini juga sangat penting untuk menjaga stabilitas harga beras serta memastikan pasokan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia.