Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa telah memicu reaksi dinamis di pasar keuangan, yang ditandai dengan volatilitas dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). Para ekonom menilai kondisi ini merupakan respons wajar atas ketidakpastian yang menyertai masa transisi, sehingga pasar memerlukan waktu untuk menilai arah kebijakan menkeu yang baru.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Ariyo Irhamna, memaparkan bahwa pelemahan IHSG pada awal masa kepemimpinan Menkeu Purbaya bukanlah sinyal negatif terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, penurunan tersebut lebih mencerminkan posisi wait and see pelaku pasar yang ingin memahami kebijakan fiskal yang bakal diterapkan. “Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian,” ujarnya.
Proyeksi Kebijakan Fiskal Menkeu Purbaya
Ariyo memproyeksikan terdapat dua kebijakan utama yang kemungkinan akan ditempuh oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pertama, menyesuaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi kisaran Rp 75 juta sampai Rp 80 juta per tahun. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong peningkatan daya beli khususnya bagi lapisan menengah ke bawah. Kedua, revisi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana besaran PPN ditekan menjadi 10 persen, tetapi dengan mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 1 persen agar dampak pengurangan tarif tidak menggerus penerimaan negara secara signifikan.
Kedua langkah tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada perlindungan daya beli rumah tangga serta pemberian ruang yang lebih besar bagi konsumsi domestik, yang merupakan motor utama pendorong ekonomi nasional. Selain itu, Ariyo menekankan bahwa kebijakan fiskal harus difokuskan pada pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial dan fiskal, agar APBN tetap sehat tanpa mengalami gangguan defisit yang bisa memperburuk kondisi makroekonomi.
Tantangan Ideologis dan Disiplin Fiskal
Menurut Ariyo, terdapat perbedaan ideologis yang cukup mencolok antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan saat ini. Sri Mulyani dikenal dengan pendekatan yang lebih pro-pasar dan konservatif dalam hal fiskal. Sementara itu, Presiden Prabowo terlihat mendorong peran pemerintah secara lebih aktif melalui kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Dalam konteks itu, Ariyo memberikan catatan penting agar Menkeu Purbaya tetap menjaga disiplin fiskal secara ketat. Ia menyampaikan bahwa APBN tidak boleh dialihfungsikan seperti “ATM tanpa batas” yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan potensi inflasi. Kecepatan dalam mengimplementasikan kebijakan serta komunikasi yang transparan dan efektif kepada masyarakat dan pelaku pasar juga menjadi kunci utama agar program fiskal dan sosial dapat berjalan lancar.
"Kementerian Keuangan diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia yang responsif terhadap dinamika pasar dan mampu mengeksekusi program secara efisien," tutur Ariyo.
Pentingnya Waktu bagi Pasar untuk Beradaptasi
Masa transisi pimpinan kementerian keuangan seringkali menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada fluktuasi pasar, terutama pasar saham. Kondisi ini memerlukan kesabaran dan waktu agar pelaku pasar dapat menyesuaikan ekspektasi mereka berdasarkan kejelasan arah kebijakan baru. Situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa evaluasi terhadap kebijakan ekonomi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus dilihat dalam kerangka waktu menengah hingga panjang.
Dengan begitu, keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam waktu dekat akan menjadi indikator penting yang menentukan optimisme pasar ke depan. Program-program fiskal yang dirancang hendaknya mampu memberikan sentimen positif guna mempertahankan kepercayaan investor dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
