Kebijakan peninjauan ulang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pemantik kebangkitan daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyampaikan bahwa langkah ini bisa menjadi strategi yang tepat dalam memulihkan konsumsi yang selama ini menghadapi tekanan, sekaligus mengurai kebuntuan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama dua tahun terakhir.
Dampak Penurunan PPN terhadap Konsumsi dan Sektor Riil
Penyesuaian tarif PPN sebelumnya telah mengubah perilaku konsumsi rumah tangga. Fakhrul mencatat adanya penurunan rasio tabungan dan dana pihak ketiga di sektor rumah tangga, yang mencerminkan melemahnya kemampuan masyarakat dalam berbelanja. Penurunan tarif PPN dinilai akan memberikan efek signifikan dengan menekan harga barang dan jasa. Hal ini diharapkan dapat menguatkan daya beli masyarakat dan memperbesar permintaan domestik.
Sektor-sektor padat karya seperti industri makanan dan minuman, ritel, pariwisata, dan logistik diprediksi menjadi salah satu penerima manfaat paling cepat. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, aktivitas ekonomi di sektor riil akan kembali tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dorongan Formalisasi Ekonomi
Selain mendorong konsumsi, penyusutan tarif PPN juga berfungsi sebagai insentif agar pelaku usaha mikro dan kecil di sektor informal terdorong untuk bertransformasi ke ranah formal. Menurut Fakhrul, keberhasilan kebijakan ini bukan hanya soal menurunkan tarif pajak, melainkan upaya mendorong para pelaku usaha kecil bergabung dalam ekosistem formal yang memberikan manfaat jangka panjang, termasuk akses pembiayaan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Peralihan ke sektor formal diyakini memperkuat basis pajak dan meningkatkan kepatuhan fiskal. Hal ini penting dalam konteks memajukan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan transparan.
Dampak Fiskal dan Keadilan Pajak
Penurunan tarif PPN tidak serta-merta menyebabkan penurunan penerimaan negara. Fakhrul menegaskan bahwa dalam jangka menengah, kebijakan ini dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Apabila masyarakat dan pelaku usaha melihat sinyal positif dari kebijakan yang berpihak pada sektor produktif, maka penerimaan negara justru berpotensi meningkat.
Agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga, ada dua hal yang harus berjalan paralel dengan penurunan tarif PPN:
- Memperketat pengawasan untuk mempersempit ruang aktivitas ilegal seperti peredaran rokok tanpa cukai dan praktik perdagangan lintas batas yang disalahgunakan melalui miss-invoicing.
- Membangun sistem perpajakan dan kepabeanan yang transparan, berkeadilan, serta menegakkan prinsip compliance by design yang fokus tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem fiskal.
Menurut Fakhrul, penerimaan pajak tidak harus selalu didorong oleh tarif tinggi, melainkan melalui sistem yang adil dan dipercaya. Jika ekonomi formal berkembang, pendapatan pajak akan bertambah secara alami.
Momentum untuk Optimisme Ekonomi Domestik
Fakhrul memperkirakan bahwa kombinasi antara penurunan tarif PPN, peningkatan konsumsi masyarakat, dan formalisasi sektor informal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 5,3 persen pada tahun 2026. Ia menyebut bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengembalikan optimisme ekonomi domestik.
“Kita tidak bisa hanya menunggu investasi atau kredit mengalir. Konsumsi masyarakat harus kembali menjadi fondasi utama pertumbuhan. Penurunan PPN bisa menjadi langkah berani untuk memulainya,” ujar Fakhrul.
Dengan fokus pada penguatan daya beli dan dorongan formalitas usaha, kebijakan revisi tarif PPN berpotensi membuka peluang bagi percepatan pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sektor riil yang merupakan tulang punggung perekonomian akan kembali pulih, sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Source: www.medcom.id