Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya penerapan hilirisasi sumber daya alam yang berkeadilan, dengan memberikan porsi ekonomi yang signifikan kepada daerah penghasil. Ia mengingatkan bahwa nilai tambah dari subsektor pertambangan dan hilirisasi harus banyak dinikmati oleh pelaku ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat setempat, bukan hanya mengalir ke ibu kota atau investor asing.
Hilirisasi untuk Keadilan Daerah
Dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang digelar di Jakarta pada 24 Juni 2025, Bahlil menekankan bahwa proses hilirisasi harus memberikan manfaat utama kepada daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurutnya, “Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan implementasi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keberhasilan Hilirisasi di Daerah
Bahlil mengambil contoh keberhasilan dua provinsi penghasil tambang, yaitu Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 20 persen. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen. Keberhasilan tersebut menurutnya menjadi bukti bahwa hilirisasi di daerah dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi dari sektor jasa konstruksi menuju industri yang lebih bernilai tambah.
Dengan konsistensi pelaksanaan, Bahlil optimistis Indonesia dapat mencapai target menjadi salah satu negara dengan Produk Domestik Bruto (GDP) terbesar di dunia, yakni masuk dalam 10 besar pada tahun 2045. “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan,” ujarnya.
Sustainabilitas Ekonomi Daerah Pascatambang
Selain memberikan porsi ekonomi yang besar kepada daerah, pemerintah juga tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang. Rencana ini mencakup pembangunan industri baru yang dapat menopang keberlangsungan ekonomi daerah setelah masa produksi tambang habis. Ini penting agar sumber penghidupan masyarakat tidak hilang begitu tambang selesai operasinya.
Bahlil menyatakan bahwa strategi tersebut akan menjaga agar ekonomi daerah tetap vital dan lapangan kerja tetap tersedia. Upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan nilai ekspor hasil tambang yang diolah, namun hendak menciptakan pemerataan ekonomi yang nyata. “Hilirisasi tidak sekadar menaikkan nilai ekspor, tetapi menjadi alat pemerataan ekonomi yang nyata: membuka lapangan kerja, menguatkan UMKM lokal, dan menjaga ketahanan ekonomi daerah,” jelasnya.
Implementasi Sesuai Amanat Pancasila
Pendekatan hilirisasi ini dianggap sangat sejalan dengan amanat Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memberikan kesempatan dan manfaat ekonomi lebih besar kepada daerah penghasil sumber daya alam, pemerintah berupaya agar pelaku lokal mampu menjadi pengendali atas potensi ekonominya sendiri. Hal ini sekaligus mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Dengan fokus pada hilirisasi berkeadilan, penguatan UMKM, dan keberlanjutan ekonomi pascatambang, strategi pemerintah melalui Kementerian ESDM ini menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Source: www.suara.com
