Penolakan Menkeu Purbaya atas Legalisasi Thrifting
Isu legalisasi thrifting kembali menjadi perbincangan setelah pedagang pakaian bekas impor menyerukan kepastian hukum ke DPR RI. Meskipun thrifting kian diminati, pemerintah menegaskan impor pakaian bekas tetap ilegal dan tidak boleh dilegalkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak usaha penjualan pakaian bekas, sekalipun pedagang berjanji taat pajak. Menurutnya, legalisasi thrifting membuka peluang masuknya barang impor secara besar-besaran yang dapat merugikan pelaku usaha tekstil lokal.
Purbaya menekankan, "Saya gak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin." Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas pemerintah menjaga pasar domestik dari produk-produk ilegal. Ia khawatir jika pasar dalam negeri dikuasai barang impor ilegal, pelaku usaha lokal tidak mendapat keuntungan ekonomi yang adil.
Dampak pada Industri Tekstil Lokal dan UMKM
Menurut Purbaya, membanjirnya pakaian bekas impor bisa melemahkan daya saing industri tekstil nasional. Ia percaya pengusaha lokal harus mendapatkan ruang dan manfaat ekonomi yang proporsional. "Kalau pasar domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik?" ujarnya.
Untuk itu, pemerintah akan terus menindak aktivitas impor dan penjualan pakaian bekas ilegal. Purbaya juga menyarankan pedagang yang terkena dampak beralih ke produk lokal yang memiliki kualitas baik. "Kalau mereka bilang jelek, kan banyak yang bagus. Permintaan menentukan kualitas barang, kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat," jelasnya.
Para pedagang thrifting sempat mendatangi gedung DPR RI untuk mengajukan legalisasi usaha mereka. Mereka menilai thrifting adalah bagian dari UMKM dengan segmen pasar unik dan tidak mengancam kelangsungan UMKM lain. Namun, Kementerian Perdagangan bersama Kemenkeu tetap memperketat pengawasan impor pakaian bekas.
Regulasi dan Pengawasan terhadap Thrifting
Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang merevisi aturan sebelumnya Nomor 18 Tahun 2021 terkait barang dilarang ekspor dan impor. Kemendag bertugas melakukan pengawasan pasca-kepabeanan (post-border), sementara Kemenkeu melalui Bea dan Cukai mengawasi barang di area kepabeanan (border).
Langkah ini diambil supaya barang ilegal tidak mengganggu stabilitas industri tekstil dalam negeri. Pemerintah mengutamakan perlindungan bagi pelaku usaha lokal serta menjaga keamanan ekonomi nasional dari barang ilegal yang berisiko merusak pasar.
Pesan Tegas dari Menkeu Purbaya
Sikap Menkeu Purbaya yang keras terhadap legalisasi thrifting menunjukkan komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pasar domestik. Ia tidak memperdulikan tekanan dari pedagang yang menginginkan legalisasi dan berkomitmen membayar pajak. Prioritas utama adalah mencegah masuknya barang ilegal yang dapat mengurangi nilai ekonomi pelaku usaha nasional.
Upaya pengawasan dan penindakan terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal menjadi fokus Kemenkeu dan Kemendag ke depan. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong konsumsi produk lokal berkualitas agar pelaku usaha tekstil Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.
Penolakan legalisasi thrifting bukan berarti mengecilkan usaha kecil. Namun, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga regulasi dan ekosistem bisnis agar tetap sehat dan berkelanjutan bagi semua pelaku industri di tanah air.
