Pemerintah India membatalkan usulan yang sempat meminta produsen ponsel memasang aplikasi Aadhaar secara bawaan di smartphone. Keputusan ini diambil setelah pelaku industri menyampaikan keberatan terkait keamanan data dan tambahan biaya produksi.
Laporan Reuters menyebut usulan itu sebelumnya diajukan secara internal oleh Unique Identification Authority of India atau UIDAI pada Januari. Otoritas tersebut berada di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India atau MeitY.
Usulan yang akhirnya ditolak
Kementerian IT India kemudian berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dari industri elektronik. Hasilnya, kementerian menyatakan tidak mendukung kewajiban pre-install aplikasi Aadhaar di smartphone.
Dalam pernyataan yang dikutip Reuters, kementerian itu menyebut “is not in favour of mandating the pre-installation of the Aadhaar App on smartphones.” Kementerian tidak merinci alasan resmi dalam pernyataan tersebut.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah India tidak akan memaksakan pemasangan aplikasi identitas digital negara ke semua perangkat baru. Sikap itu juga menunjukkan adanya ruang bagi masukan industri dalam kebijakan teknologi yang menyentuh konsumen luas.
Mengapa Aadhaar penting di India
Aadhaar adalah sistem identitas unik untuk penduduk India. Aplikasi Aadhaar memuat detail kartu Aadhaar, termasuk nomor identifikasi unik 12 digit, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, serta keterkaitan dengan sidik jari dan pemindaian iris.
Menurut data yang dimuat Reuters, UIDAI telah menerbitkan lebih dari 1,44 miliar nomor Aadhaar bagi penduduk India. Identitas ini digunakan secara luas untuk verifikasi pada layanan perbankan, telekomunikasi, dan berbagai layanan lainnya.
Besarnya cakupan Aadhaar membuat wacana integrasi ke smartphone menjadi isu penting. Namun luasnya penggunaan juga memperbesar sensitivitas terhadap aspek perlindungan data dan keamanan sistem.
Keberatan dari produsen smartphone
Produsen smartphone menyoroti risiko keamanan dan keselamatan jika aplikasi itu dipasang bawaan di perangkat. Keberatan ini muncul karena UIDAI dan pemerintah India sebelumnya beberapa kali mendapat sorotan terkait pelanggaran keamanan dan kebocoran data.
Industri menilai pemasangan bawaan aplikasi yang memuat identitas sensitif harus dipertimbangkan sangat hati-hati. Apalagi Aadhaar terhubung dengan data pribadi yang sangat penting dan dipakai dalam banyak proses verifikasi.
Selain isu keamanan, produsen juga mempersoalkan beban biaya. Jika kewajiban itu berlaku khusus untuk pasar India, perusahaan perlu menyiapkan lini produksi terpisah untuk perangkat yang dijual di India dan untuk pasar ekspor.
Kebutuhan jalur manufaktur yang berbeda berpotensi menaikkan kompleksitas operasional. Dampaknya tidak hanya pada biaya, tetapi juga pada pengelolaan inventaris dan rantai pasok.
Bukan permintaan pertama
Reuters melaporkan permintaan pemasangan awal aplikasi Aadhaar ini merupakan kali keenam dalam dua tahun ketika pemerintah India meminta pre-install aplikasi milik negara di ponsel. Fakta itu menunjukkan dorongan yang konsisten dari otoritas untuk memperluas jangkauan layanan digital melalui perangkat konsumen.
Namun catatan sebelumnya juga menunjukkan kebijakan seperti ini memicu resistensi. Salah satu contohnya datang dari kebijakan lain yang akhirnya dibatalkan dalam waktu singkat.
Pada Desember lalu, Departemen Telekomunikasi India atau DoT secara internal meminta produsen smartphone memasang aplikasi keamanan siber Sanchar Saathi di semua perangkat baru yang dijual di India. Perintah itu juga meminta aplikasi didorong ke perangkat yang sudah terjual melalui pembaruan perangkat lunak.
Setelah menuai kritik keras dan penolakan, pemerintah India mencabut kebijakan tersebut hanya dalam hitungan hari. Pola ini memperlihatkan bahwa kewajiban aplikasi bawaan dari negara masih menjadi isu sensitif bagi industri maupun publik.
Sikap pemerintah soal aplikasi bawaan
Seorang pejabat senior India mengatakan kepada Reuters bahwa kementerian IT tidak mendukung pemasangan awal aplikasi “kecuali dianggap sangat penting.” Pernyataan ini memberi gambaran bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan serupa di masa depan, tetapi hanya untuk kasus yang dinilai benar-benar mendesak.
Dengan demikian, pembatalan usulan Aadhaar bukan berarti perdebatan soal aplikasi bawaan milik negara telah selesai. Isu ini tetap akan berkaitan dengan tiga hal utama yang terus menjadi perhatian, yakni keamanan data, beban biaya bagi produsen, dan batas kewenangan pemerintah dalam mengatur perangkat yang dipakai masyarakat luas.
