Pemerintah India dilaporkan ingin aplikasi Aadhaar terpasang secara bawaan di semua smartphone baru yang dijual di negara itu. Usulan ini memicu penolakan dari sejumlah produsen besar, termasuk Apple, Samsung, dan Google, karena dinilai menyentuh isu privasi, keamanan, dan kompleksitas produksi.
Informasi ini pertama kali dilaporkan Reuters, yang menyebut permintaan tersebut diajukan secara privat kepada produsen ponsel. Badan yang mengelola Aadhaar, UIDAI, disebut meminta Kementerian TI India membahas rencana itu dengan perusahaan seperti Apple dan Samsung.
Pemerintah ingin akses Aadhaar lebih mudah
Aadhaar adalah sistem identitas biometrik nasional India yang sangat luas penggunaannya. Program ini mencakup lebih dari 1,34 miliar warga terdaftar dan menjadi alat verifikasi penting di sektor perbankan, telekomunikasi, hingga akses bandara.
Pemerintah menilai pemasangan aplikasi secara bawaan akan memudahkan masyarakat. Dengan model itu, pengguna bisa langsung mengakses layanan Aadhaar sejak pertama kali mengatur ponsel baru, seperti halnya aplikasi jam atau kalkulator yang sudah tersedia dari awal.
UIDAI juga baru meluncurkan versi baru aplikasi Aadhaar pada Januari. Aplikasi itu memungkinkan pengguna memperbarui data pribadi, mengelola profil keluarga, dan mengunci data biometrik untuk mengurangi risiko penyalahgunaan.
Dari sudut pandang pemerintah, langkah ini bisa memperluas adopsi layanan digital publik. Semakin sedikit hambatan untuk mengunduh dan memasang aplikasi, semakin besar peluang warga memakai fitur identitas digital secara rutin.
Apple dan Samsung menolak
Di sisi lain, asosiasi industri Manufacturers’ Association for Information Technology atau MAIT disebut menolak usulan tersebut. Reuters melaporkan Apple dan Samsung termasuk pihak yang secara khusus mengangkat kekhawatiran soal keamanan dan privasi.
Penolakan itu bukan hanya soal prinsip. MAIT juga menilai pemasangan aplikasi Aadhaar secara bawaan akan memaksa produsen menjaga jalur produksi terpisah untuk perangkat pasar India dan pasar ekspor.
Kondisi itu dapat menambah beban logistik dan biaya operasional. Dalam email internal tertanggal Januari yang dikutip laporan tersebut, MAIT menyatakan usulan itu “would not drive greater public good.”
Argumen industri juga menyinggung standar internasional. Produsen disebut berpendapat tidak banyak negara yang mewajibkan aplikasi pemerintah terpasang default di smartphone, selain Rusia.
Bayang-bayang kasus Sanchar Saathi
Kontroversi ini muncul tidak lama setelah pemerintah India menarik kembali mandat serupa untuk aplikasi Sanchar Saathi. Aplikasi itu sebelumnya ditujukan untuk mencegah penipuan telekomunikasi dan memblokir perangkat curian.
Kasus Sanchar Saathi sempat memicu resistensi karena ada kekhawatiran aplikasi akan dipasang juga pada ponsel lama melalui pembaruan perangkat lunak. Pengguna saat itu disebut tidak akan memiliki opsi untuk menonaktifkannya.
Pada kasus Aadhaar, situasinya dinilai sedikit berbeda. Reuters menyebut pendekatan pemerintah lebih berupa permintaan ketimbang perintah resmi, dan belum ada pembahasan soal pemasangan pada perangkat lama lewat update.
Meski begitu, kemiripan substansi tetap jelas. Kedua wacana sama-sama menyentuh pertanyaan penting tentang sejauh mana negara boleh hadir secara default di perangkat pribadi warga.
Risiko privasi jadi sorotan
Perdebatan soal Aadhaar tidak bisa dilepaskan dari riwayat kebocoran data yang pernah terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem Aadhaar beberapa kali menjadi sorotan setelah data pribadi dalam skala besar dilaporkan terekspos.
Faktor itu membuat isu pre-installasi menjadi sensitif. Jika sebuah aplikasi identitas biometrik dipasang otomatis di miliaran perangkat potensial, maka pertanyaan tentang keamanan aplikasi, penyimpanan data, izin akses, dan perlindungan pengguna akan makin besar.
Secara teknis, aplikasi bawaan juga sering sulit dihapus sepenuhnya pada sebagian perangkat. Hal ini memperkuat alasan produsen dan kelompok industri yang meminta pendekatan sukarela, bukan kewajiban.
Bukan hanya Aadhaar
Laporan Reuters juga menyebut Aadhaar bukan satu-satunya aplikasi pemerintah yang memicu keberatan industri. Setidaknya ada enam aplikasi negara yang dikabarkan ikut didorong untuk dipasang secara bawaan, dan salah satunya diyakini adalah Sachet, layanan peringatan bencana.
MAIT disebut pernah menolak pre-installasi Sachet dalam surat kepada pejabat Kementerian TI India. Ini menunjukkan bahwa gesekan antara regulator dan produsen bukan kasus sesaat, melainkan bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang peran perangkat pribadi dalam layanan publik digital.
Berikut poin utama dalam polemik ini:
- Pemerintah ingin aplikasi Aadhaar hadir di semua smartphone baru.
- UIDAI menilai langkah itu akan meningkatkan akses dan kemudahan warga.
- Apple, Samsung, Google, dan MAIT menolak dengan alasan privasi dan keamanan.
- Industri juga memperingatkan dampak logistik karena perlu lini produksi khusus India.
- Perdebatan ini muncul setelah mandat Sanchar Saathi lebih dulu menuai penolakan.
Pendekatan India juga dinilai berbeda dari banyak demokrasi besar lain. Di Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, pemerintah umumnya tidak mewajibkan pemasangan aplikasi negara di smartphone, melainkan mengandalkan regulasi, distribusi sukarela, dan kerangka keamanan digital yang lebih luas.
Karena itu, arah akhir kebijakan ini akan diawasi ketat oleh industri teknologi dan pemerhati hak digital. Jika usulan Aadhaar terus didorong, perdebatan tidak lagi hanya soal satu aplikasi, tetapi juga tentang batas intervensi negara pada perangkat yang dipakai warga setiap hari.
