Sejak Januari 2025, ketika Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat, kekhawatiran mengenai integritas pemilu di negeri itu semakin nyata. Banyak warga dan pengamat politik merasakan ancaman nyata terhadap proses demokrasi, khususnya menjelang pemilihan tengah masa (midterms) 2026.
Trump memang sudah berulang kali menunjukkan sikap yang memperlihatkan bahwa ia tidak menghormati prinsip demokrasi. Pada 6 Januari 2021, ia mengabaikan serangan terhadap Capitol yang dilakukan pendukungnya. Setelah menjabat kembali, ia memaafkan para pelaku kerusuhan tersebut dan melemahkan lembaga keamanan pemilu yang bertugas melindungi infrastruktur dari serangan siber.
Langkah-Langkah Kontroversial Trump Menjelang Midterms 2026
Dalam dua pekan terakhir, kekhawatiran akan campur tangan Trump dalam pemilu makin diperkuat oleh sejumlah pernyataan dan langkah nyata dari pemerintahanannya:
- Trump mengungkapkan penyesalan karena tidak memerintahkan militer untuk menyita mesin pemungutan suara pada pemilu 2020.
- Ia menyerukan agar Partai Republik “mengambil alih pengawasan pemilu” di setidaknya 15 lokasi strategis.
- FBI menyita dokumen dan data pemilih dari Fulton County, Georgia, yang menjadi preseden mengkhawatirkan.
- Para ahli memperkirakan upaya mengintervensi pemilu ini kemungkinan besar akan gagal karena adanya perlawanan dari institusi terkait.
Penangkapan dokumen pemilu oleh FBI di Fulton County dilakukan dengan dalih mencari bukti kecurangan. Namun, semua tuduhan tersebut tidak berdasar karena hasil pemilu di sana telah diaudit dan diverifikasi berkali-kali. Meski demikian, keputusan hakim memberikan izin penyitaan menunjukkan potensi penggunaan instrumen hukum untuk tujuan politik.
Bagaimana Strategi Penyelewengan Pemilu Bisa Terjadi?
Skenario terburuk yang diperkirakan berulang kali adalah bahwa pada malam pemilu, Partai Republik terlihat unggul dalam beberapa daerah penting. Namun, selanjutnya suara yang dikirim melalui pos mulai dihitung dan mengubah hasil. Trump dan pendukungnya mungkin akan melabeli penghitungan suara tersebut sebagai kecurangan besar dan menghentikan proses penghitungan.
Jika penolakan ini terjadi, militer dapat diperintahkan untuk menyita surat suara dan mesin dalam daerah strategis sebelum seluruh suara dihitung. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan mengenai siapa pemenang sejati. Akhirnya, dengan landasan hukum yang masih abu-abu, DPR yang dikuasai Partai Republik bisa mengklaim berhak menempatkan kandidat mereka, berpotensi menghilangkan mekanisme demokrasi yang berlaku selama ini.
Peran FBI dan Upaya Memproyeksikan Ancaman Keamanan Nasional
Keterlibatan Director of National Intelligence (DNI) Tulsi Gabbard dalam operasi penyitaan dokumen pemilu Fulton County menimbulkan pertanyaan. Secara hukum, DNI tidak berwenang dalam penegakan hukum pemilu. Namun, Gabbard memimpin penyelidikan intervensi asing pada pemilu 2020, termasuk upaya membuktikan serangan siber yang tidak terbukti di Puerto Rico.
Narasi adanya campur tangan asing—seperti yang diduga dari Venezuela—sering digunakan untuk membenarkan tindakan keras pemerintahan terhadap pemilu. Ini memberi landasan bagi kemungkinan Trump mengambil langkah-langkah ekstrem dengan dalih keamanan nasional, misalnya menyita mesin pemungutan suara di daerah-daerah penting.
Potensi Penggunaan ICE untuk Menekan Partisipasi Pemilih
Selain tindakan hukum dan militer, aparat imigrasi ICE juga menjadi alat kekhawatiran. Surat dari Jaksa Agung Pam Bondi kepada gubernur Minnesota Tim Walz memperlihatkan adanya tekanan agar pemerintah negara bagian menyerahkan data pemilih sebagai kompensasi agar ICE mengurangi operasi yang kontroversial.
Penggunaan ICE di dekat tempat pemungutan suara dapat mengintimidasi warga, terutama komunitas dengan anggota keluarga yang berstatus imigran tidak berdokumen. Hal ini berpotensi menekan tingkat partisipasi pemilih dan merugikan pihak lawan politik.
Justin Levitt, mantan pejabat Departemen Kehakiman, menyebut kemungkinan buruk ini sebagai “upaya yang tragis dan tidak bertanggung jawab” untuk menekan hak pilih warga menggunakan kekuatan aparat.
Alasan Mengapa Demokrasi AS Diperkirakan Tetap Bertahan
Meski potensi gangguan ini nyata, para ahli meyakini bahwa upaya Trump kemungkinan besar akan gagal. Ada perbedaan besar antara penyitaan dokumen pemilu masa lalu dengan penyitaan surat suara dan mesin saat pemilu berlangsung. Biasanya, hakim akan menolak izin penyitaan dalam konteks pemilu yang sedang berjalan.
Tidak ada klausul konstitusi yang memberi presiden hak mengambil alih manajemen pemilu dalam keadaan darurat. Ini termasuk jika ada dugaan intervensi asing sekalipun. Perlawanan dari lembaga yudikatif, pejabat terpilih, serta aparat militer kemungkinan akan sangat kuat.
Kritik dari beberapa anggota Partai Republik terhadap rencana mengambil alih proses pemilu juga menunjukkan adanya kontrol internal yang masih efektif. Contohnya, setelah tindakan keras ICE dan Border Patrol di Minnesota menuai kecaman bipartisan, Trump menarik sebagian besar agen dan mendemosi komandan mereka.
Sementara itu, penggunaan ICE untuk menekan pemilih ternyata malah mendorong partisipasi lebih besar. Di Minnesota, dalam pemilihan khusus distrik legislatif pekan lalu, suara Demokrat justru melonjak signifikan, menunjukkan strategi agen penegak imigrasi ini tidak berhasil menurunkan partisipasi.
Catatan Akhir
Ada upaya serius dari pemerintahan Trump untuk memengaruhi hasil pemilihan 2026 melalui berbagai cara, termasuk intervensi hukum, tekanan administratif, dan penggunakan aparat penegak hukum. Meskipun skenario mengkhawatirkan ini semakin nyata, kekuatan institusi demokrasi Amerika masih kuat untuk menghalangi niat tersebut.
Para pengamat menyatakan bahwa kesadaran publik dan pengawasan ketat terhadap proses pemilu menjadi kunci melindungi demokrasi dari ancaman yang ada. Pengalaman bulan-bulan terakhir membuktikan bahwa meskipun terjadi tekanan politik dan penyalahgunaan kekuasaan, sistem masih mampu menahan serta memperbaiki langkah-langkah yang berpotensi mencederai proses demokrasi.
Baca selengkapnya di: www.vox.com
