Pemerintah membuka opsi untuk membatasi penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masyarakat dari kelompok desil bawah. Dalam skema yang masih dikaji ini, anak dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menjadi penerima manfaat program.
Langkah tersebut mengarah pada refocusing agar anggaran dan layanan MBG lebih terkonsentrasi kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan. Namun, pemerintah belum menetapkan keputusan akhir karena perbaikan data penerima menjadi tahap yang diprioritaskan.
Data menjadi penentu sebelum kebijakan diubah
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta penataan dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru. Perbaikan mencakup data penerima manfaat serta data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam keterangan yang dikutip Kompas.com pada Minggu (19/7/2026), Agustina menyebut Presiden memberi ruang bagi BGN untuk merapikan basis data lebih dahulu. Langkah itu dimaksudkan agar keputusan tentang sasaran program diambil dengan dasar yang tepat.
“Oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG,” kata Agustina saat menjelaskan arahan Presiden. Ia menambahkan bahwa seluruh kajian perlu disusun dengan benar sebelum kebijakan baru diberlakukan.
| Sasaran atau Wilayah | Pertimbangan yang Disebut | Arah yang Dikaji |
|---|---|---|
| Masyarakat desil bawah | Dinilai perlu menjadi prioritas penerima | Tetap diberikan MBG |
| Daerah tertinggal dan wilayah dengan stunting tinggi | Kebutuhan gizi dinilai lebih mendesak | Menjadi fokus penyaluran |
| Kelompok desil 8 sampai 10 | Masuk kelompok yang direncanakan untuk dibatasi | Menjadi bagian dari kajian refocusing |
Wilayah 3T juga masuk kajian anggaran
Selain menyaring sasaran penerima, BGN diperbolehkan mengkaji kembali anggaran MBG sebesar Rp 15.000 per porsi. Kajian itu terutama diarahkan untuk daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T.
Agustina menyampaikan bahwa biaya penyediaan makanan di wilayah timur perlu dilihat secara terpisah dari kondisi di Jawa. Pemerintah ingin memastikan apakah angka Rp 15.000 dapat diterapkan sama untuk wilayah dengan tantangan distribusi yang berbeda.
“Ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji,” ujar Agustina. Pernyataan itu menunjukkan penyesuaian biaya per porsi masih berada pada tahap pembahasan, bukan keputusan yang telah berlaku.
Usulan DPR untuk memusatkan manfaat pada usia pertumbuhan
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik rencana BGN melakukan penataan program MBG. Menurut dia, perhatian asupan gizi secara serius sebaiknya dipusatkan pada balita hingga anak SMP yang masih berada dalam masa pertumbuhan.
Yahya menyebut kelompok balita, anak PAUD, SD, dan SMP memerlukan asupan gizi tinggi untuk mendukung pertumbuhannya. Karena itu, ia mengusulkan agar BGN mempertimbangkan tidak lagi memberikan MBG kepada siswa SMA.
Usulan tersebut merupakan bagian dari gagasan refocusing, bukan ketetapan pemerintah yang sudah berjalan. Yahya menilai masa pertumbuhan siswa SMA tidak terlalu terpengaruh oleh tambahan asupan gizi dibanding kelompok usia yang lebih muda.
Risiko kecemburuan di lingkungan sekolah
Meski mendukung pembatasan bagi kelompok desil 8 hingga 10, Yahya mengingatkan penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati. Ia menilai seleksi penerima di satu sekolah dapat memunculkan kecemburuan sosial apabila sebagian siswa menerima MBG sementara lainnya tidak.
“Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG,” ucap Yahya. Catatan ini menempatkan akurasi data dan mekanisme pelaksanaan sebagai hal penting dalam rencana penajaman sasaran penerima MBG.
Dengan demikian, arah kebijakan yang dibuka pemerintah bukan sekadar pengurangan penerima, melainkan penataan manfaat berdasarkan kondisi ekonomi, kebutuhan gizi, dan karakter wilayah. Keputusan akhirnya masih menunggu pembaruan data penerima manfaat dan data SPPG yang sedang diminta untuk diperbaiki.